Manado, MS

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado akan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak COVID-19. Sayangnya, masih ada keluhan dari beberapa warga terkait program Pemkot Manado ini. Hal itu disampaikan kepada Anggota DPRD Manado, Mona Kloer, Senin (20/4).

Terkait aduan warga ini, Kloer langsung bersikap. Politisi vokal DPRD Kota Manado ini berharap dilakukan verfifikasi sehingga mendapat kebenaran permasalahan ini. "Kepala Lingkungan atau pala dan lurah asal warga yang mengadu dihubungi langsung kemudian mendapati keterangan kurang elok diterima," kata personil Komisi III DPRD Manado ini.

Lanjut Kloer, ada juga sorotan dari warga soal salah satu oknum pala yang mengatakan, kalau masyarakat penerima bantuan apabila tidak berada di tempat saat pembagian maka otomatis dibatalkan.

Menyikapi itu, Ketua DPC Partai Gerindra ini mengaku kecewa. Dia berpendapat, mekanisme yang perangkat pemerintah tahu harus berlandaskan alasan yang akurat dan tidak timpang, apalagi untuk persoalan kemanusiaan.

Disinggung soal aturan akurat seperti apa yang harus dijalankan jika ada bantuan warga terdampak COVID-19 tahap kedua nanti, dia mengemukakan layak ada kebijakannya. "Ini agar benar-benar masyarakat terakomodir semua dan merata," imbuhnya.

Meski diketahuinya, arahan sudah disampaikan Presiden untuk penerima PKH, bantuan lansia dan lainnya tidak layak menerima. Karena sumber anggaran jenis bantuan ini berasal dari pusat.

Namun, untuk bantuan yang bersumber dari APBD Kota Manado, harus secara bijak diatur pemerintah, sembari menyesuaikan dengan kondisi daerah termasuk keluhan masyarakat. Sebab, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. "Jadi, tak usah memunculkan aturan mengikat seperti di pusat sana dilihat kewenangan pemerintah daerah sendiri. Kalau kabupaten dan kota lain bisa, mengapa Manado berubah rumit," kuncinya.(devy kumaat)