AHOK (KEMBALI) PICU KONTROVERSI


Jakarta, MS

Sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memantik pergunjingan. Munculnya nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, picu sorotan. Badai kritik kembali menghujam. Langkah Ahok dihadang.

Ahok bukanlah kandidat tunggal yang masuk daftar calon pemimpin ibu kota baru. Tiga pesaingnya adalah figur-figur populer dan punya nama besar. Mereka adalah Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, dan Azwar Anas.

Belakangan, manuver membendung Ahok mulai massif pasca beredarnya isu jika Komisaris PT Pertamina ini adalah kandidat kuat yang akan dipercayakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi tersebut. Pihak yang paling getol membendung Ahok salah satunya Mujahid 212, kelompok kontra Ahok sejak masa Gubernur DKI Jakarta. Mereka juga menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sikap penolakan itu disampaikan Ketua Korlabi Damai Hari Lubis, mengatasnamakan Mujahid 212. Damai awalnya bicara mengenai anggaran yang besar terkait pemindahan ibu kota.

"Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China, Tiongkok. Selain pinjaman kepada investor China asing dan aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI," katanya, Kamis (5/3/) kemarin.

Damai mengimbau Jokowi mendengarkan sejumlah saran dan masukan dari berbagai tokoh sebelum menghadap DPR. Sebab pemindahan ibu kota ini, menurutnya, menyangkut aspek kerawanan dari sisi politis dan pertahanan negara.

"Selain itu, dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah (seminar-seminar) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah," ujar dia.

Damai lantas bicara mengenai sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Ahok menjadi salah satu kandidat pimpinan ibu kota baru. Damai menolak Ahok menjadi pimpinan ibu kota lantaran rekam jejaknya selama di DKI.

"Kami butuh sampaikan statement bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies (referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik)," ujar Damai.

Damai mengungkit karakter dan kepercayaan terhadap Ahok. Menurut Damai, kepercayaan ini penting dalam pengelolaan ibu kota.

"Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara (BPK). Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks napi, karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Qur’an, kitab suci umat muslim, umat mayoritas negeri ini, dengan modus ‘menghina’ surah Al-Maidah ayat 51," ujar dia.

"Sebagai penutup sebelum permasalahan isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina!" sambung dia.

Kemunculan nama Ahok di daftar calon kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara memang memicu naiknya tensi politik Tanah Air. Sikap tidak setuju juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia menyindir langkah Presiden Joko Widodo mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama menjadi salah satu calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Menurut Fadli, langkah itu sangat tidak tepat. Sebab masih banyak permasalahan di Indonesia, seperti wabah virus corona (Covid-19), dibanding mengurusi pemindahan ibu kota.

Selain itu, mantan Wakil Ketua DPR ini menilai langkah Jokowi itu bukti ia masih percaya dan sayang pada Ahok. Pernyataan itu ditulis Fadli melalui akun Twitter resmi @fadlizon.

"Luar biasa P @jokowi ini memang percaya n sayang pd Ahok. Dlm situasi ekonomi kacau n virus corona, ibukota baru bukanlah prioritas. Sama sekali bukan prioritas," tulis Fadli dalam akun Twitter-nya, Kamis (5/3).

Fadli berharap, soal ibu kota baru sebaiknya diserahkan pada Presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. "Sekarang tunaikan janji2 kampanye 2019 yg begitu banyak," imbuhnya.

Fadli yakin Presiden selanjutnya akan melanjutkan program Jokowi tersebut. "Dalam ‘ramalan’ saya, Presiden baru terpilih 2024 akan umumkan soal kelanjutan ibu kota baru belum menjadi prioritas. Membangun ekonomi rakyat itulah prioritas," lanjut Fadli dalam cuitannya.

 

‘AHOK SPESIAL DI MATA JOKOWI’ 

Keberadaan Ahok di bursa calon pemimpin ibu kota baru memantik respon banyak kalangan. Komisaris PT Pertamina dinilai punya tempat istimewa di mata Presiden Jokowi.

"Tapi ya kayaknya Pak Ahok ini spesial di mata Jokowi," kata pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat), di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (5/3) kemarin.

Ahok dulu memang pernah menjadi tandem Jokowi dalam memimpin Jakarta. Kini sebagai Komisaris Pertamina, perusahaan BUMN. Menurut Hensat, Ahok perlu membuktikan diri dulu di perusahaan BUMN itu sebelum menjadi pemimpin ibu kota baru.

"Jadi menurut saya di Indonesia ini Pak Basuki capable di mata jokowi. Tapi sebagai Komut Pertamina, dia harus buktikan dulu," kata Hensat.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini berpesan agar pemerintah tidak main-main memilih Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara. Yang mengepalai Kepala Badan Otoritas IKN nantinya harus orang yang benar-benar andal. Nasib Ahok apakah terpilih atau tidak juga bakal ditentukan oleh respons masyarakat. Bisa saja gara-gara respons keras masyarakat, Ahok dicoret dari pencalonan. Nama lain juga tidak kalah mumpuni.

"Pak Azwar Anas kan dengan segala kekurangan bisa membawa Banyuwangi maju. Pak Brojo ini juga dia dari awal memang dilibatkan langsung dalam pemindahan ibu kota ini. Tapi yang jelas sekarang resistensinya ada di Pak Basuki," kata Hensat.

 

ELIT PDIP BELA AHOK

Di balik kontroversi yang menyerang Ahok, dukungan mengalir dari elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai tidak ada yang salah jika nama Ahok menjadi kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru. Selama memenuhi syarat, semua orang termasuk Ahok dinilai berhak memimpin suatu lembaga.

"Pertama, harus aspek legalitas formalnya lengkap toh. Kedua, kita bicara tentang kompetensi orang. Kalau kita mau tugaskan seseorang untuk mengerjakan sesuatu kan harus dilihat dari sisi kompetensi, kemudian kapasitas, kapabilitasnya. Itu kan harus dihitung," kata Komarudin, Kamis kemarin.

Dia menegaskan, Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif dalam menentukan para pembantunya di pemerintahan. Setiap kandidat, baik Ahok maupun nama-nama lain punya peluang yang sama. Jokowi pun, lanjut Komarudin, punya catatan masing-masing setiap kandidat.

"Jadi kalau kemudian Presiden menunjuk Ahok, ya, itu wajar saja, dan itu hak prerogatif presiden mau menentukan siapa. Selama ditentukan tidak melanggar aturan, apa salahnya kalau Ahok dia tunjuk? Tidak ada yang salah di situ," kata dia.

"Nah kalau dia menentukan Ahok atau bukan Ahok, siapa saja Presiden tentukan kan pasti berdasarkan pada argumentasi dasar itu (kompetensi dan syarat lain)," tambahnya.

Politisi senior partai berlogo banteng ini menyatakan, pro-kontra adalah hal biasa. Ia pun meminta, jika pun ada penolakan mesti didasarkan argumentasi yang kuat. Sebelumnya penolakan disampaikan salah satunya dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang merupakan organisasi penentang Ahok sejak masa Gubernur DKI Jakarta.

"Dalam demokrasi orang kan boleh berpendapat toh. Tapi berpendapat dalam demokrasi yang semakin dewasa dan substansi itu harus berdebat pada perdebatan yang rasional dan produktif lah. Tapi saya kira bangsa ini semakin dewasa dalam perdebatan ke depan,” kata Komarudin.

Sebelumnya, Jokowi menyebut ada empat kandidat Kepala Badan Otorita IKN. Salah satunya, Ahok.

"Kandidatnya ada ya, yang namanya kandidat memang banyak. Pertama Pak Bambang Brodjo, kedua Pak Ahok, ketiga Pak Tumiyono, keempat Pak Azwar Anas," tuturnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3) lalu.

Untuk menunjuk Kepala Badan Otorita IKN ini Jokowi akan menandatangani Perpres. Menurutnya Perpres itu tidak akan lama dan diperkirakan keluar pada minggu ini.

"Jadi untuk namanya otorita ibu kota negara ini memang kita akan segera tanda tangani Perpres. Di mana nanti di situ ada CEO-nya. CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan dan akan diputuskan dalam waktu minggu ini, tidak lama mungkin," ujarnya.(dtc/cnn)


Komentar