Manado, MS

Sorotan atas aksi pembunuhan guru agama di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ichthus, terus mengalir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali mendesak pengamanan di sekolah-sekolah. Dorongan untuk dilibatkannya security maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengencang.

Peran Satpol PP diharapkan tidak hanya mengeksekusi peraturan daerah (perda). Namun, bisa turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengamanan.

"Tugas Satpol PP memang mereka hanya menertibkan perda di Pemprov (Pemerintah Provinsi) tapi bisa juga mereka bisa turun ke sekolah-sekolah. Memang mungkin setelah kejadian ini sekolah tersebut ditutup. Maka dari itu kita mengecam tindakan yang ada," tegas Ketua Komisi I DPRD Sulut, Vonny Paat, akhir pekan lalu, di ruang kerjanya.

"Memang ini SMK swasta.  Kalau negeri kewenangam provinsi. Tapi tidak apa-apa dari Satpol PP menjaga dan melakukan penertiban seperti itu. Karena ini kejadian yang sangat memalukan Provinsi Sulut," sambungnya.

Bila perlu, menurutnya, perlu ada security yang menjaga sekolah-sekolah. Ditakutkan akan terjadi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. "Sekolah harus lebih hati-hati kalau perlu ada satpam (satuan pengamanan) namun itu kewenangan masing-masing sekolah. Satpol-Pp sendiri pun kalau sidak (inspeksi mendadak)  harus sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kalau kewenngannya memang dari Satpol-PP maka harus dilakukan. Itu suatu kejadian yang luar biasa," tuturnya.

Memang, dia mengakui, penanganan kasus ini merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Bukan dari DPRD Sulut. Hanya saja pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian terkait pengamanan daerah ini. "Jadi ini masalah hukum, sudah kewenangan dari pihak aparat penegak hukum. Kalau diminta turun kita akan turun tapi kita tahu tugas pokok komisi 1,  kalau diminta akan bersama dengan komisi 4 karena pendidikan. Tapi kalau kami punya kaitan karena masalah dengan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," jelasnya.

"Kami sudah menyurat resmi dari DPRD memohon waktu dengan instansi vertikal dengan kami untuk audiens bersama kepolisian. Sekaligus membicarakan kamtibmas yang ada di Sulut," kuncinya.(arfin tompodung)