Ratahan, MS

Validasi data para penerima bantuan sosial (bansos) di Minahasa Tenggara (Mitra) digodok. Image miskin yang kini melekat di Bumi Patokan Esa cukup membuat gerah top eksekutif. Hasilnya pun positif. Adanya validasi data tersebut, para penerima bansos mulai berkurang.

Berkuranganya angka tersebut bukan semata-mata menepis image miskin untuk kabupaten ini melainkan ditemukan peningkatan taraf perekonomian keluarga bersangkutan, melalui update validasi data dimaksud.

Apalagi, konsekwensi pemalsuan data verifikasi dan validasi hingga penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin, dikenakan dendan hingga Rp500 juta. Hal ini menilik Undang Undang 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin, pada Pasal 42 dan 43.

Sedangkan saat ini, pengurangan penerima bansos khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH), sebelumnya sebanyak 5.116 penerima, kini berkurang menjadi 4.800-an penerima, setelah dilakukan validasi.

Namun untuk angka penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hasil konversi bansos beras sejahtera, masih berada di angka 9.073 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Kita akan terus melakukan validasi data terkait penerima bansos baik itu PKH maupun BPNT," ungkap Kepala Dinas Sosial Franky Wowor, kemarin.

Dia menjelaskan, adanya pengurangan data penerima dikarenakan ada perubahan taraf perekonomian keluarga bersangkutan. "Ini karena ada perubahan perekonomian. Artinya sudah ada peningkatan dan tak lagi diberikan bantuan. Intinya, sudah dikatakan mampu," jelasnya.

Selain itu dikatakannya, validasi yang dilakukan pihaknya akan terus berjalan sekaligus melakukan pendataan baru. "Jadi selain kita melakukan validasi, kita juga melakukan pendataan yang baru bagi calon penerima. Karena indikatornya seperti tadi, ada keluarga yang sudah mampu maupun sebaliknya, makanya perubahan perekonomian masyarakat dapat saja terus terjadi," pungkas Wowor. (recky korompis)