Ratahan, MS

Setelah terjadi perbedaan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Minahasa Tenggara, pihak pemerintah kabupaten (pemkab) mengambil langkah antisipatif. Alasannya terjadi kerugian pembayaran iuran peserta BPJS dimana jumlah penerima melampaui warga yang ada di Mitra.

Dimana data penerima BPJS tercatat sebanyak 129 ribu, sedangkan pendudukan di Mitra hanya berkisar 117 ribu orang, atau selisih sekira 12 ribu orang. Tak validnya data tersebut pun memicu respon pemkab dengan melakukan update data.

Update data tersebut dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bersama pihak BPJS sejak beberapa pekan terakhir ini dan sudah berhasil memangkas sebanyak 8.998 data BPJS.

Kepala Dinas Dukcapil David Lalandos ketika dikonfirmasi membenarkan hal ini. Dia mengakui adanya kelebihan jumlah masyarakat peserta BPJS dengan alasan data peserta tidak pernah di update oleh Dinas Sosial. "Dalam dua pekan lebih, kami sudah memverifikasi data peserta BPJS. Di Mitra penduduknya ada 117 ribu dan data BPJS ada 129 ribu. Ini sudah jauh sekali selisihnya. Nah dari hasil verifikasi sementara, ada sebanyak 8.998 data yang dipangkas total selisih 12 ribu," ungkap Lalandos, kemarin.

"Dalam 3 pekan kami akan mengejar sisa 3.002 peserta BPJS," sambung Lalandos.

Dia menjelaskan, data peserta BPJS terkesan tak pernah di-update dan berlangsung sudah cukup lama. "Jadi data dari tahun 2008 - 2018 tidak pernah di-update. Ini merugikan pemkab ketika pemberlakuan BPJS seluruh masyarakat Mitra beberapa tahun lalu. Sebab, pemkab menyetorkan iuran ke BPJS pada angka 129 ribu. Karena kelebihan, BPJS mengembalikannya ke kas negara, bukan ke kas daerah. Sebab jika setahun disetorkan sebanyak Rp2,4 miliar, ‘kan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Mitra," jelasnya.

Namun begitu dia menambahkan, pada akhir bulan Juli ini, peserta BPJS sudah akan sama dengan banyaknya jumlah penduduk di Mitra. (recky korompis)