Reza Rumambi Sebut di Peraturan PDIP Turut Tertera Soal Rangkap Jabatan

Manado, MS

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) Sulut Reza Rumambi mengatakan, terdapat aturan bagi seorang kader jika di kondisi rangkap jabatan, di pusat dan daerah.

Menurutnya, rangkap jabatan itu terdapat bersama di tiga provinsi di Indonesia juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Hal tersebut, terkait terlontarnya pernyataan mantan Bupati Mitra James Sumendap SH dari PDI P yang tersebar di sejumlah platform media sosial.

Disinggungnya, tentang jabatan Ketua DPP PDI P Sulut yang dipegang lagi sekarang, yakni Olly Dondokambey.

"Ada tiga daerah dapat kepercayaan khusus oleh Ketua Umum PDI P memangku Ketua DPD di provinsi mereka. Yakni, di Jawa Tengah Dolfie Palit di DPP sebagai Wasekjen, di Jawa Timur ada Said Abdulah yang juga sebagai Ketua DPP dan Ketua DPD Sulut Olly Dondokambey masih juga dipercayakan Bendahara Umum DPP," kata Rumambi, Rabu (14/1/26).

Memperjelas peraturan itu, Rumambi sampaikan, bahwa khusus di bagian terakhir yang memiliki keterkecualian atas permintaan Ketua Umum partai.

"Di peraturan itu, dalam Pasal BAB XVIII Ketentuan Khusus, Pasal 121, Poin 3 Anggota Partai atau Kader Partai yang telah terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural diatas maupun dibawahnya dan secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain,"ujarnya.

Lanjutnya, di peraturan terakhir tersebut, ketika muncul pernyataan ada pelanggaran, kemungkinan secara lengkap mereka belum membaca dan paham AD ART dan Peraturan Partai Internal secara jelas.

Dia pun menerangkan soal keberpihakan mereka sebagai partai wong cilik dan pro rakyat, seperti selama ini mereka emban.

Bagi, Ketua Fraksi PDIP DPRD Manado, kader partai harus selalu hadir di masyarakat dalam kesusahan rakyat dan aspirasi-aspirasinya.

Terlebih dalam sejumlah kondisi di tanah air, semisal membantu warga terdampak bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

"Sebagai kader kami turut serta, bahkan, dari DPP sendiri menerjunkan kapal Kesehatan Salamahayati, 30 ambulans, Tim Dokter dan bantuan lainnya. Itu karena kami merasakan derita dari saudara-saudara kita di sana dan wajib hadir semaksimal yang kita bisa,"tuturnya.

Serupa, di sisi isu pilkada langsung dan tidak, menurutnya itu menjadi pilihan ke rakyat.

Sembari berujar, pemilihan langsung masih sistem yang lebih tepat. Dikarenakan rakyat yang menentukan pilihannya langsung. Sehingga, PDIP jelas bakal pro wong cilik dan rakyat.

Tambahnya, PDIP Sulut untuk setiap kader wajib hadir selalu di tengah-tengah masyarakat. Baik dalam suka dan duka, harus hadir menangis dan tertawa bersama rakyat.

"Seperti itu dipesankan langsung Ibu Ketua Umum. Sembari beliau tegaskan, untuk jangan hidup dalam zona nyaman, tapi harus turun merasakan dan membantu masyarakat," tegasnya.

Menyoal penyampaian-penyampainnya, Rumambi kembali tegaskan, mereka dalam struktur kepengurusan partai sebagai kader sudah hasil dari evaluasi DPP.

"Mereka sebagai kader adalah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih khusus, mengawal kebijakan pro pakyat sebagai partai wong cilik,"tandasnya. (DevyKumaat)

BAGIKAN BERITA INI

Berita Terkait

Komentar

Populer Hari ini

Sponsors

Daerah

Sponsors

Minahasa

Manado