Kali ini, pujian datang Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), kala melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kota Bitung, (17/7/2024). Terutama program Universal Health Coverage (UHC) serta pencapaian kepesertaan BPJS kesehatan mencapai 100 persen.

Pengakuan itu dilayangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr Hj Kurniasih Mufidayati, M.Si, usai mendengar pemaparan “Sinergi Membangun Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Bitung” yang disampaikan Walikota Mantiri.

“Kami komisi IX DPR RI mengapresiasi atas penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Bitung dalam Universal Health Coverage (UHC) AWARD tahun 2023 dalam pencapaian kepesertaan BPJS kesehatan mencapai 100 persen,” ungkap Mufidayati.  

“Pak Walikota Bitung ini rupanya mempunyai visi yang sangat luar biasa. Walaupun PAD nya kecil tapi UHC nya maksimal. Mudah mudahan ini bisa kita bawa pulang beberapa masukan dan harapan dari Pemerintah serta Masyarakat Kota Bitung.  Kami juga berharap dengan capaian ini bisa di barengi dengan fasilitas kesehatan yang memadai,” pungkasnya.

Walikota Mantiri pun Walikota Mantiri punmenyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Komisi IX DPR RI di Kota Bitung. “Kami Pemerintah dan Masyarakat Kota Bitung merasa sangat terhormat atas kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Kami,” ungkap Mantiri.

Walikota low profile itu pun menyampaikan Kota Bitung adalah satu dari 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai VISI: “Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong Royong”.

Bitung sendiri mempunyai luas wilayah 313,50 KM persegi, memilik populasi : 232.440 JIWA dan area : 31.350,35 ha, terdiri dari 69 Kelurahan dan 8 kecamatan, yang 42.67% nya adalah Hutan lindung, cagar alam, taman wisata alam & hutan wisata dan 57.30% terdiri dari Pertanian dan perkebunan, Ruang terbuka hijau, pelabuhan industri, perkantoran dan lainnya.

“Kota Bitung juga memiliki industri perikanan serta pariwisata seperti wisata bahari dan bawah laut yang indah, fauna, sejarah, budaya dan agama wisata industri serta wisata alam. Cakupan Peserta KBPJS Kesehatan Kota Bitung pada tahun 2024 ini adalah 221.011 atau sekitar 100,89 % peserta yang aktif , saat ini ada 50.000 masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, semula bayar sendiri di take over (di ambil alih) menjadi pembayaran Pemerintah Kota Bitung,” beber Mantiri.

Perlu diketahui, pemerintah kota bitung pada 14 maret 2023 lalu melalui Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudy Theno menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023 di Balai Sudirman Jakarta. UHC Award diberikan oleh pemerintah pusat sebagai apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia.

Program kesehatan Pemkot Bitung tersebut membuat DPR RI kaget dengan melihat APBD tidak sampe 1 Triliun dan PAD yang minim Bitung bisa buat implementasi UU JKN, dengan berlakunya BPJS Kesehatan UHC non Cut Off. “Ini baru pertama di ASIA,” terang Wardoyo dari Gerindra.

Disatu sisi, Walikota Mantiri memiliki harapan untuk kedepan Pemerintah Kota Bitung mendapatkan dukungan kebijakan dan program dari DPR RI khususnya Komisi IX untuk mengatasi isu dan tantangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, Memperkuat sinergi program pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung. 

“Dengan bertahap serta bersinergi mari bersama sama kita wujudkan Masyarakat Kota Bitung yang sehat, produktif, dan sejahtera,” tegas Walikota Mantiri. Pada kesempatan itu pula di serahkan secara simbolis santunan jaminan kecelakaan kerja, santunan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan beasiswa.

Dalam rombongan kunker diantaranya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si,  anggota komisi IX Rahmat Handoyo, S,Pi, M.M fraksi PDIP dapil Jateng V, Dr. Hj. Saniatul Lativa, SE, M.M fraksi Golkar dapil Jambi, Dr, Ir. Kardaya Warnika, D.E.A fraksi Gerindra dapil Jabar VIII, H. Handayani, SKM, MPH fraksi PKB dapil Jambi, HJ. Aliyah Mustika Ilham, SE fraksi Demokrat dapil Sulsel I.

Kemudian Staf Ahli Menteri ketenaga kerjaan RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Bpk. Darmawansyah, dr. Andi Saguni, MA Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan kementerian kesehatan RI, Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, sp.THT-KL(K), M.A.R.S Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama anggota, drg. Widwiono, M.Kes dari BKKBN RI, direktur cegah tangkal BPOM Manado I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPMM, deputi direksi BPJS ketenaga kerjaan wilayah Sulawesi Maluku Mintje Wattu.

Selanjutnya, Sekretaris BKKBN Provinsi Sulut, Lady Ante, S. Pd, MAP, Kepala Cabang Utama Manado BPJS Kesehatan drg. Betsy Roeroe, AAAK, anggota dewas BPJS Ketenaga kerjaan, Agung Nugroho, Iswandi Hari Saputra, Wakil Kepala Wilayah Human Capital dan aset wilayah Sulawesi Maluku,  Sunardi, Kepala Kantor BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Manado,  Nazarulla, Kepala Cabang BPJS Ketenaga kerjaan Bitung, Kepala cabang BPJS Kesehatan Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ignatius Rudy Theno, ST, MT serta kepala SKPD terkait.(AR/*)