Wagub Kandouw : 'Bandit' Pangan Lawan Dengan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar

Manado, MS

Inflasi di Sulawesi Utara (Sulut) jauh lebih rendah dari inflasi nasional. Ini semua tak lepas dari adanya kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi, Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) kabupaten/kota se Sulut.

Demikian diungkap Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw kala menghadiri Capasity Building TIPD provinsi dan kabupaten kota se Sulut di Kantor BI Sulut, Rabu (31/1/2024).

“Saya mewakili Pak Gubernur (Olly Dondokambey, red) menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, sehingga inflasi kita (Provinsi Sulut, red) di bawah nasional,” ujarnya.

Lanjut Wagub, berdasarkan indentifikasi sinergitas TPID yang dilakukan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran produksi dan komunikasi efektif mampu menjaga inflasi di Sulut.

"Terlebih kita berada di satu payung pengendalian inflasi," katanya.

Wagub pun membeberkan tantangan yang akan dihadapi yakni melawan oknum-oknum bandit pangan. Karena menurutnya, penetrasi yang dilakukan TIPD tahun 2023 lalu, pastinya telah dipelajari oleh mereka.

“Bandit pangan akan mencari celah tahun lalu untuk memanfaatkan ketersediaan pangan yang menyangkut hajat hidup banyak. Karenanya, kita harus terus melakukan gerakan Pangan Murah dan operasi Pasar Murah untuk pengendalian inflasi,” terangnya.

Ia pun meminta TIPD provinsi dan kabupatan kota untuk mampu mengupdate keadaan diwilayah masing-masing. Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar harus berlanjut.

“Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar harus dilakukan tahun ini. Apalagi menghadapi Idul Fitri. Karena itu efektif untuk mengendalikan inflasi,” katanya lagi.

Lanjut Wagub, penyaluran beras bulog sedianya akan tetap dilaksanakan tahun ini, bekerjasama dengan pedagang. Ini dinilai akan sangat efektif untuk menangkal mafia pangan. "Koordinasi dengan Bulog akan lebih dimantapkan lagi," tuturnya.

“Kemudian insentif fiskal harus ada yang kita sisikan untuk pengendalian inflasi ini. Ini tinggal kemauan kita saja untuk menganggarkan insentif fiskal untuk pengendalian inflasi,” sambungnya.

Tak hanya itu, Wagub juga mendorong untuk pemberdayaan Infokom guna menyosialisasikan bahayanya inflasi. Kerjasama dengan media dan tokoh agama.

“Saya mengimbau agar di tahun 2024 ini, kita mampu menyusun laporan yang baik. Siapa tau dengan laporan yang baik dan konferensi bisa menghasilkan bonus fiskal,” ujar Kandouw.

Ia mengingatkan dana desa juga boleh dianggarkan untuk melakukan pengendalian inflasi.

“Ini harus disosialisasikan ke depan supaya kepala desa juga bisa menganggarkan pengendalian inflasi. Karena tahun lalu dana desa hanya 2 persen gunakan untuk pengendalian inflasi. Harapannya tahun ini bisa sampai 5 persen,” pungkasnya.

Diketahui, hingga periode Triwulan III tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kumulatif Sulut mencapai 5,65 persen. Ekonomi Sulut tumbuh lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yakni 5,05 persen.

Begitu juga dengan Inflasi. Sepenjang semester II tahun 2023 dapat dikendalikan dibawah angka 3 persen.

Turut hadir Bupati/Walikota se Provinsi Sulut dan Pejabat Pemprov Sulut.(AR)