Jakarta, MS

Masyarakat Indonesia panik. Gelontoran isu pemilihan umum (pemilu) 2019 akan chaos, jadi pemicu. Meredam kabar angin tersebut, pemerintah langsung bersikap. Rumor pemilu rusuh dipastikan hoaks.

Merebaknya gosip kekacauan dalam pemilu dinilai karena sederet kejadian yang terjadi saat ini. Maraknya pembakaran mobil dan motor di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dengan pola yang sama serta penyebaran informasi sesat, masif dan terstruktur, terus menghiasi ruang publik tanah air.

Selain masyarakat, fenomena buruk ini telah memantik reaksi khawatir para pengusaha. Ancang-ancang untuk hengkang dari tanah air, mulai disiapkan. Hal itu diakui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Mantan Panglima TNI ini mengaku, kerap ditanya para pengusaha soal keamanan di Indonesia terkait digelarnya pemilu serentak 2019. Bahkan, ada yang menyebut akan ada kerusuhan saat pemilu.

"Saya sering ditanya oleh teman pengusaha, terutama, menanyakan kepada saya, ‘Pak, apakah betul pemilu nanti April aman?’ Loh kenapa? ‘Karena ada berita isu bahwa pemilu nanti tidak aman. Pemilu nanti akan ada suatu kerusuhan yang membuat pemilu tidak aman.’ Ini isu, dan saya katakan tidak. Pemilu itu aman," tandas Wiranto di Istana Kepresidenan, Selasa (26/2).

Si pengusaha, kata Wiranto, mengaku ada temannya yang siap kabur dari Indonesia karena khawatir pemilu rusuh. Wiranto menegaskan hal tersebut hoaks. "Saya tanya, ‘Lalu kenapa?’ ‘Karena banyak temen-temen yang percaya isu kemudian siap-siap untuk kabur, sudah beli tiket kemudian sudah siap-siap ke luar negeri karena takut pemilu rusuh.’ Ini saya katakan hoaks. Ini usaha mengacau pemilu," ujarnya.

Sebagai Menko Polhukam, Wiranto sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pemilu berjalan aman. Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah membuat indeks kerawanan pemilu. "Saya selalu melakukan satu koordinasi dengan Kapolri dibantu TNI dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu. Kita selalu mengadakan rapat koordinasi, mengadakan satu pertemuan-pertemuan untuk memastikan Pemilu 17 April 2019 itu aman," aku Wiranto.

Hal senada disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). Pihak paslon nomor urut 01 itu sepakat dengan Menko Polhukam soal isu pemilu akan rusuh adalah hoaks. Timses pasangan Jokowi-Ma’ruf itu yakin ketangguhan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghadapi berbagai gangguan yang ada.

"Saya setuju dengan Pak Wiranto bahwa tidak ada gangguan keamanan yang dapat mengganggu pemilu hingga chaos. Itu tidak akan terjadi kalau melihat kesiapan keamanan kita dan antusiasme masyarakat, saya kira tidak akan terjadi," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (26/2).

"Bahwa kemudian ada yang coba mengganggu misalnya, dengan terus menerus menebar hoaks yang bisa memecah. Memang ada gerakan-gerakan yang sistematis antara lain terjadi di Semarang, Jateng, ada pembakaran-pembakaran mobil, motor, dan tidak terdeteksi dengan pola yang sama. Ini tentu akan bikin masyarakat takut," tutur Karding.

Walau ada berbagai aksi-aksi vandal, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini yakin pihak keamanan Indonesia pasti bisa mengatasinya. Karding pun memberikan pujian untuk Polri. "Kepolisian cukup tangguh untuk mengatasi semuanya sekaligus kepolisian bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk memperbaiki, menjaga kondusivitas sampai pada pemilu nanti," sebut anggota Komisi III DPR itu.

Terpisah, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga setuju dengan pernyataan Wiranto. Kubu pasangan nomor urut 02 ini justru menuding ada pihak lain yang mencoba membenturkan agar ada kisruh di pemilu. "Saya sepakat bahwa isu pemilu akan rusuh adalah berita hoaks yang diembus-embuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami pikir ada pihak ketiga yang ingin mengail di air keruh," tutur Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menilai ada pihak lain di luar kubu pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga yang berusaha menciptakan teror soal rusuh di pemilu. Waketum Gerindra ini menegaskan pasangan nomor urut 02 itu tak ingin rusuh terjadi. "Kami pikir ada pihak ketiga yang ingin mengail di air keruh. Kubu paslon 02 Prabowo-Sandi tidak menginginkan terjadinya rusuh. Kami ingin pemilu damai, bersih, jujur, dan adil," sebut Dasco.

Anggota Komisi III DPR ini juga menegaskan pesan yang selalu disampaikan Prabowo. Ketum Gerindra itu, kata Dasco, selalu berpesan agar pemilu digelar damai. "Terlebih lagi Pak Prabowo ingin mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan rakyat Indonesia sehingga beliau selalu berpesan dan berkeinginan bahwa pemilu harus dalam suasana yang sejuk," ucapnya.

TNI-POLRI SIAP DIKERAHKAN

Kabar miring terkait isu rusuh di pemilu, mulai diredam. Warning keras dilayangkan pemerintah. Pihak-pihak yang ingin mengacaukan pesta demokrasi lima tahunan ini, dipastikan akan berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

Itu dikatakan Menko Polhukam, Wiranto. Ia mewanti-wanti pihak-pihak yang ingin mengacaukan pemilu. Karena, pihaknya bakal mengerahkan semua kekuatan Polri dan TNI. "Jangan coba-coba mengacau negeri ini, jangan coba-coba mengacau keamanan pemilih, jangan coba-coba membuat kerusuhan dalam rangka Pemilu, kami akan menghadapi dengan semua kekuatan polisi dan TNI," tegas Wiranto, Selasa (26/2).

Mantan Pangkonstrad ini mengaku mengerahkan semua kemampuan dirinya agar Indonesia aman. Dia tak ingin pemilu ini dikacaukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. "Sampai saat ini saya terus bersumpah, berjanji mengabdi ke negeri ini supaya aman," ujarnya.

Wiranto menyatakan pemerintah bersama Polri dan TNI, serta KPU dan Bawaslu melakukan koordinasi secara rutin untuk menjaga Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai.  "Dari Polri buat indeks keamanan pemilu, enam bulan sebelumnya kami tahu skornya daerah mana yang enggak terlalu aman, daerah yang sedang digarap keamanannya, kami selalu netralisir keamanan itu melalui Polri," kuncinya.

WASPADA PIHAK KETIGA

Potensi kekacauan dalam pemilu 2019, telah ditakar Ketua Suluh Kebangsaan, Mahfud Md. Menurut dia, gerakan-gerakan tersebut salah satunya dengan terus menyebarkan hoaks.

"Teori yang pernah berkembang entah benar entah tidak. Katanya dikembangkan oleh Rusia ketika ikut membantu (pemilu) Amerika serikat. Meskipun itu bisa dibantah. Tetapi subtansi penjelasannya masuk akal," urai Mahfud saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan Seri VIII di Stasiun Gubeng, Surabaya, Kamis (21/2).

Menurut Mahfud, gerakan pengacau pemilu itu sudah terjadi dan tampak di masyarakat. Salah satunya adalah dengan penyebaran hoaks atau informasi sesat yang masif dan terstruktur. "Hoaks itu gerakan pengacau pemilu. Karena sudah diberitahu bahwa berita itu salah tapi dikembangkan terus," terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

"Hoaks itu adalah suatu gerakan untuk menyebar informasi yang sesat yang semakin dijelaskan itu sesat semakin dikembangkan. Nah itu gerakan untuk mengacaukan pemilu," lanjutnya.

Untuk itu, melalui Gerakan Kebangsaan, Mahfud mengajak dan menggugah kesadaran masyarakat agar menghindari informasi hoaks. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat agar tidak golput. "Oleh sebab itu gerakan ini (didirikan) satu, jauhi hoaks yang kedua, jangan tidak memilih. Hindari Golput. Karena Golput itu akan merugikan kebaikan. Gini, orang yang golput itu biasanya orang idealis," tandas pakar hukum tata negara itu.

"Sama, saya tidak menuduh salah satu. Karena bisa datang dari mana saja. Malah menurut saya, orang yang membuat hoaks itu pihak ketiga," imbuh dia.

KEMENDAGRI: WILAYAH RAWAN PEMILU DI PAPUA

Salah satu strategi mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai, yakni melakukan pemetaan daerah rawan pemilu. Hal itu dilakukan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Diakui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, salah satu daerah yang menjadi fokus saat pemilu tahun ini yakni Papua. Itu karena Bumi Cenderawasih,  masih diberlakukan sistem noken. Selain itu, faktor geografis jadi tantangan tambahan.

"Sisi Kemendagri mungkin punya pemetaan wilayah area rawan. Kalau Kemendagri area yang rawan itu adalah masih di Papua. karena Papua masih menggunakan sistem noken, kondisi geografis," kata Tjahjo usai rapat kerja teknis (Rakernis) Propam Polri 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Senin (25/2).

"Maka, kami sepakat untuk semua pihak melakukan sosialisasi. Termasuk kami mohon pada TNI-Polri juga melakukan sosialisasi agar masyarakat punya hak, sadar untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis," sambungnya.

Namun, dia menekankan untuk dapat menghitung secara detail dapat dipastikan kepala daerah yang mewakili. Dia mengatakan kelancaran pemilu juga tak bisa dilepaskan dari netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Tjahjo juga mengatakan bencana alam juga patut diperhitungkan. Dia mengatakan Kemendagri akan memastikan distribusi logistik pemilu sampai di tingkat TPS. Nantinya keamanan akan dipastikan pihak TNI-Polri. "Dengan sistem apapun, toh di pegunungan masih noken, ya sistem noken yang demokratis. Sehingga siapa yang mewakili warganya itu bisa dihitung dengan detail. Saya kira itu aja kuncinya. Jadi netralitas ketiga perangkat tadi kami akan jamin, kemudian deteksi dini. Karena kuncinya ada pada stabilitas dan pemilu bisa tertunda kalau ada bencana alam," tuturnya.

Dia mengatakan kunci sukses pemilu ialah jika setiap tahapan dilakukan sesuai PKPU yang sudah dibuat. Selain itu, partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilih juga penting untuk mengurangi golongan putih (golput).

Tjahjo mengatakan kunci kerawanan ada di tahap penghitungan suara. "Kunci kerawanan itu nanti pada tahap penghitungan suara. Apalagi dibutuhkan sebelas menit per orang. Kemudian per-TPS itu apakah bisa selesai pada pukul 23.00, 24.00. Itu saya (kira) kunci kerawanan termasuk perhitungan suara," kunci Tjahjo.(dtc/tmp/cnn)