Amurang, MS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) berhasil meraih peringkat Kedua tahun 2022 dengan nilai 94.0 serta peringkat Satu dalam capaian Indeks Integritas berdasarkan SPI tahun 2022 76,7 peringkat Dua sesudah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tapi untuk Kategori Kabupaten dan Kota Minsel berada di Peringkat Satu dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemkab Minsel berhasil meraih peringkat Kedua se- Sulut karena indeks MCP mencapai 94.0 poin. Sementara itu, Kabupaten Minsel berhasil menduduki peringkat pertama.

Hal tersebut, tentunya diapresiasi langsung oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH (FDW). Dirinya mengapresiasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena raihan peringkat pertama MCP, serta meminta agar para ASN dan perangkat daerah meningkatkan prestasi tersebut.

"Puji Tuhan, Pemkab Minsel tahun 2022 bisa nomor satu di Sulut, Tahun 2023, harus bisa meningkat lagi, semoga bisa nomor satu nasional. Ini memacu seluruh ASN untuk mencegah terjadinya korupsi," ucap Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo Minsel Tusrianto Rumengan SSTP MSi pada Rabu (10/6).

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minsel Gladi Kawatu SH MSi menyatakan hingga saat ini Pemkab Minsel tak henti-hentinya melakukan pencegahan korupsi serta selalu melakukan evaluasi di setiap minggunya, terlebih parameter dari KPK menurutnya bersifat rigid atau tak bisa ditoleransi.

"Raihan itu hasil kerja keras semua perangkat daerah. Kalau ada progress tidak sesuai, kami panggil perangkat daerah terkait. Kami bahas kendala ini sama-sama, lalu cari solusinya," terangnya.

Lanjut Dia, penilaian indeks pencegahan korupsi di Pemkab Minsel dilakukan oleh KPK dan dipantau tiga lembaga nasional lain, yaitu BPK, Kemendagri dan Kemenkeu RI.

"Dengan begitu, validitas datanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini mendorong ASN dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pencegahan korupsi," pungkasnya.

Diketahui bahwa, kegiatan Evaluasi Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP)  dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 sebagai Upaya Terlaksananya Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Gorontalo yang dilaksanakan pada Selasa (9/6) kemarin secara virtual oleh pihak KPK. 

Selain penyampaian hasil final MCP dan SPI tahun 2022, dalam rapat ini juga dibahas Rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil MCP dan SPI, Program Pencegahan Korupsi Daerah serta persiapan MCP tahun 2023.(david masengi)