Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI, Pemerintah Kabupaten Minsel menempati peringkat kedua dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut. Karena meraih nilai yang memuaskan dari penilaian KPK RI terhadap delapan indikator.

Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapasitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

"Prestasi ini adalah wujud Pemkab Minsel berupaya pencegahan korupsi di daerah. Minsel pada posisi zona hijau dan teratas di Provinsi Sulut, serta berada dengan beberapa daerah di tingkat Nasional," ujar Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH (FDW).

Progres area intervensi terhadap delapan indikator, perencanaan dan penganggaran APBD di Minsel sudah sangat baik, pengadaan barang dan jasa juga baik.

Kemudian pelayanan terpadu satu pintu baik juga, kapabilitas APIP sudah baik, manajemen ASN , optimalisasi pendapatan daerah, dan terakhir manajemen aset daerah hasilnya memuaskan.

"Hasil ini tentunya bukan hanya menjadi buah dari kinerja satu orang, tetapi berkat kinerja terbaik dari semua ASN, honorer, pejabat di lingkungan Pemkab Minsel. Saya berharap, jangan merasa puas dengan apa yang sudah diraih pada hari ini, tetapi jadikanlah prestasi itu sebagai motivasi kinerja untuk masa depan. Tantangan kita kedepan pasti beragam dan semakin besar, maka dari itu teruslah tekun dalam tugas, dan selalu pada aturan," pintanya.

Lanjut Bupati, capaian MCP-KPK-RI Kabupaten Minsel Tahun 2022 berdasarkan data Per Tanggal 25 Januari 2023 berada di posisi Terbaik kedua Se- Provinsi Sulut, Hal ini menjadi wujud capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola terus menunjukkan perbaikan.

Bupati juga menyebutkan bahwa, pencapaian ini tentunya berkat sinergitas semua stakeholder. Terkhusus pengawasan intern melalui Inspektorat Daerah yang bekerja maksimal. Pencapaian ini tentunya berkat kerjasama semua elemen di Pemkab Minsel.

"Mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program kerja. Serta pendampingan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan BPKP, sebagai upaya pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah dalam pembangunan di Minsel, dan berharap agar capaian MCP ini terus bergerak naik," harapnya.(david masengi)