Posisi Sulawesi Utara (Sulut) pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) memantik keseriusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah konkrit ditempuh lembaga penyelenggara pemilu ini untuk mengurai masalah-masalah yang kerap muncul pada setiap pesta demokrasi berlangsung.

Hal itu dibahas secara serius oleh Lolly Suhenty anggota Bawaslu RI selaku Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat pada Rapat Koordinasi Indeks Kerawanan Pemilu di Sulut, di The Sentra Hotel Manado, Kalawat Minut, Minggu (19/2).

Di hadapan peserta dia menyampaikan penanganan IKP Sulut membutuhkan aksi gerak cepat. Sejak diluncurkan Desember lalu, IKP telah menjadi barang publik. Sehingga IKP bisa digunakan oleh para stakeholder untuk memitigasi resiko. 

"IKP Sulut kedua tertinggi setelah DKI Jakarta, ini bukan main-main membutuhkan gerak cepat dari kita semua," kata Lolly.

Lolly pun mengungkap salah satu yang berkontribusi sehingga menyebabkan Sulut masuk dalam rawan tinggi adalah karena adanya aduan-aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat pemilu 2019 dan saat Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020.

"Kami sadari betul salah satu yang berkontribusi kenapa kemudian Sulut masuk dalam rawan tinggi adalah karena adanya aduan aduan ke DKPP saat pemilu 2019 dan saat pilkada yang lalu," akunya.

Sementara di tahun 2024 Lolly berharap, terjadi perubahan yang signifikan pada kontestasi pesta demokrasi. Dengan harapan memberikan hasil yang menggembirakan. Dia pun mengaitkan pesta demokrasi dengan kultur masyarakat Sulut yang senang pesta. Bahkan ia bilang Sulut sebagai negeri pesta dengan dinamika pesta yang luar biasa. 

Menurut pandangannya, kondisi ini bisa menjadi kunci bagi para pihak untuk mengubah paradigma negatif yang berkembang selama ini tentang pemilu. Sehingga, masyarakat tidak perlu merasa takut mendengar kata pemilu.

"Maka sudah menjadi kewajiban kita, bagaimana caranya tahun 2024 itu orang benar-benar bergembira. Maka kita perlu memastikan tidak boleh ada yang keliru seluruh tahapan ini, nggak boleh ada yang lain-lain seluruh tahapan ini. Supaya apa? Supaya orang-orang benar-benar gembira di 2024. Mendengar kata pemilu orang nggak takut polarisasi politik, mendengar pemilu 2024 orang membayangkan Indonesia akan punya pemimpin terbaik,” tukasnya.

Sebagai barang publik, kata Suhenty, semua orang dapat menggunakan IKP karena itu adalah peta jalan untuk kita melakukan mitigasi resiko terhadap seluruh tahapan yang kita lewati.

“Sekarang hanya menghitung hari kita menuju pemilu 2024, sekarang adalah saatnya Bawaslu melakukan pengawasan secara kuat, Bawaslu melakukan pencegahan sekuat kuatnya, Bawaslu menindak setegas tegasnya ketika ada yang tidak sesuai konstitusi dan regulasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh mengatakan sebagai upaya dari Bawaslu pada kerawanan pemilu, diharapkan semua elemen masyarakat bergandengan tangan untuk melakukan pencegahan dan berkolaborasi melakukan mitigasi.

“Saya mengajak komitmen semua pihak dalam menjalankan pemilu yang berkualitas,” kata Mewoh saat membawakan sambutannya.

Hadir dalam kegiatan, Bawaslu RI, Komisioner Bawaslu Sulut, Komisioner KPU Sulut, Sekda Pemprov Sulut, Kejari, Kepolisian, BIN, Partai Politik, tokoh agama, jurnalis, dan mahasiswa.(harjunata kalalo)