Kabar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di bulan Maret tahun ini, resmi dibantah. Lembaga berkompeten negara telah memastikan penerimaan calon abdi negara, baru akan digelar akhir 2019.

Kontroversi berita ini mencuat buntut pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Selasa (22/1). Menteri mengatakan pemerintah akan kembali membuka lowongan CPNS pada tahun ini, tepatnya pada Maret 2019. Lontaran pernyataan Syafruddin ini langsung viral. Perhatian masyarakat tanah air khususnya ‘pemburu’ Nomor Induk Pegawai (NIP) diseret.

Hal itu langsung diklarifikasi pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, pada Maret mendatang pemerintah mencari cara untuk bisa mengisi kekurangan posisi di seleksi CPNS 2018. Artinya, pemerintah bukan membuka lowongan CPNS baru di 2019.

Namun begitu, bukan berarti pemerintah tidak membuka seleksi CPNS 2019. Pemerintah, akan tetap membuka seleksi CPNS 2019 pada akhir tahun ini, bukan pada bulan Maret. Ridwan mengaku, hal itu telah dibahas oleh MenPAN-RB Syahruddin.

"Di keterangan RDP (Rapat Dengar Pendapat) kemarin, Pak Menpan (Syafruddin) menjelaskan, di 2019 itu akan ada tiga event penerimaan," aku Ridwan di Jakarta, Rabu (23/1).

Masih Ridwan, pada Maret mendatang pemerintah bakal mengisi kekosongan formasi yang gagal terisi pada seleksi 2018. "Yang bulan Maret itu janji Pak Menpan untuk hal lain. Yaitu untuk mencari solusi atas P1/L," jelas Ridwan.

Diketahui, kode P1/L dalam pelaksanaan CPNS 2018 adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Peraturan MenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam pelaksanaan CPNS 2018 lalu, Kementerian PAN-RB memang mencatat masih ada kekurangan posisi CPNS. Dari lowongan yang dibuka sebanyak 238.015 formasi pada 2018 lalu, masih terdapat 59.458 posisi yang gagal terisi. Oleh karenanya, pada bulan Maret mendatang, pemerintah akan mencari cara untuk bisa mengisi kekurangan posisi tersebut. Artinya, pemerintah bukan membuka lowongan CPNS baru di 2019, namun mengisi kekosongan dengan peserta yang sudah dinyatakan lulus SKD pada seleksi sebelumnya.

"P1 Tl itu adalah yang 3 persen atau 59.000. Tapi sebenarnya, kan yang lanjut ke SKB, itu adalah mereka yang 3 kali formasi. (Jadi Maret) Itu batasnya untuk kita mensimulasi segala macam, itu bulan Maret. Jadi bukan bulan Maret ada CPNS lagi, nggak begitu," tuturnya.

"Itu kan (P1/L) baru lulus SKD, belum SKB. Nah saya nggak tahu selanjutnya mau bagaimana kelanjutannya. Karena itu sangat pelik. Kita tinggal nunggu kebijakannya saja ntar tinggal kita laksanakan," imbuh Ridwan.

BURU 150 RIBU P3K, TIGA PROFESI DISASAR

Pemerintah akan merekrut sekira 150 ribu P3K atau tenaga honorer. Salah satu kebijakan ‘sakti’ Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal tahun 2019 ini mulai digulirkan bulan Februari mendatang.

"Pemerintah merekrut 150 ribu orang P3K dan 100 ribu CPNS yang dilakukan bertahap, mempertimbangkan waktu konstalasi politik," terang MenPAN-RB Syafruddin dalam Sosialisasi PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/1).

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilakukan dalam dua tahap, setiap tahap terdiri dari 75 ribu orang pegawai. Menteri pun menjelaskan, tahap pertama akan dimulai Februari 2019, khusus untuk guru honorer, penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat. "Fokus untuk guru honorer, karena tidak dibatasi waktu, mau umur berapa saja," tandas Menteri.

Sedangkan tahap kedua akan dimulai Mei 2019, yang dibuka untuk umum. Bila tahap pertama, pemerintah fokus untuk guru, maka pada tahap kedua, formasi yang dibuka untuk jabatan teknis dan spesialis profesional. Ia menegaskan setiap pemerintah daerah dan instansi wajib melakukan menghitung setiap jabatan yang dibutuhkan berdasarkan analisis dan beban kerja. Dalam melakukan rekrutmen, ia mengatakan harus mengikuti enam pedoman, di antaranya kompetitif, adil dan tidak dipungut biaya.

Hal senada dikatakan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan. Ia menjelaskan pada pada tahun 2019 ini memang ada tiga kali acara yang berkaitan dengan penerimaan pegawai. Yang pertama yaitu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap I yang dikhususkan untuk eks tenaga honorer kategori 2 di bidang guru,tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Itu rencananya Februari tapi tergantung kecepatan teman-teman instansi menyampaikan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawainya,” kata dia.

Setelah PPPK tahap I, pemerintah akan kembali membuka seleksi PPPK tahap II untuk jalur umum. “Setelah pilpres ya mungkin sekitar Mei atau Juni,” ujar dia.

“Penerimaan pertama yaitu penerimaan PPPK tahap I yang dikhususkan untuk eks tenaga honorer kategori 2 di bidang guru,tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian,” sambung Ridwan.

PAPUA DAN DAERAH BENCANA TETAP REKRUT CPNS

Rekrutmen CPNS serentak di bulan Maret tidak akan dilakukan. Namun, untuk daerah bencana dan Papua, tetap akan dilaksanakan.

Demikian MenPAN-RB Syafruddin di Batam, Rabu (24/1). Ia menjelaskan, rekrutmen CPNS di Papua dan daerah terdampak bencana dilaksanakan pada Maret 2019. "Pelaksanaan rekrutmen CPNS di Papua dan daerah terdampak bencana semestinya dilakukan berbarengan dengan seleksi CPNS nasional tahun lalu, namun terpaksa ditunda karena sedang ada musibah," ucap Syafruddin.

"Yang Papua belum selesai, sama daerah bencana alam juga tertunda, akan dilaksanakan Maret," ucap Syafruddin.

Mantan Wakapolri ini menyatakan proses rekrutmen PNS dan P3K harus searah dengan pembangunan. Saat ini terdapat 4,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah, lembaga dan kementerian di seluruh Indonesia.

Menurut dia, dengan kondisi demogratis Indonesia, jumlah itu belum ideal, karena dari 4,3 juta PNS, sebanyak 1,6 juta di antaranya adalah guru dan tenaga administrasi.

Pemerintah kini fokus pada pengembangan sumber daya manusia, setelah selama 4 tahun fokus pada pembangunan infrastruktur.

Dalam bernegara, aset utama adalah ASN, karena mereka yang memutar roda organisasi. ASN adalah sumber daya manusia yang tidak tergantikan. "ASN adalah pilar penting negara," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri juga menyampaikan tahun ini pemerintah akan merekrut 150.000 tenaga P3K. "Pemerintah merekrut 150.000 P3K dan 100.000 CPNS, yang dilakukan bertahap, mempertimbangkan waktu konstalasi politik," kata Syafruddin. Rekrutmen P3K dilakukan dalam dua tahap, setiap tahap terdiri dari 75.000 pegawai.

Syafruddin menjelaskan, tahap pertama akan dimulai Februari 2019, khusus untuk guru honorer, penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat. "Fokus untuk guru honorer, karena tidak dibatasi waktu, mau umur berapa saja," kata dia.

Sedangkan tahap kedua rekrutmen akan dimulai Mei 2019, yang dibuka untuk umum. Bila tahap pertama, pemerintah fokus untuk guru, maka pada tahap kedua, formasi yang dibuka untuk jabatan teknis dan spesialis profesional.(dtc/tmp)