Polemik melilit keberadaan honorer daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Belum ditekennya Surat Keputusan (SK) terkait kontrak kerja jadi penyebab. Kondisi ini menyulut kegelisahan para Tenaga Harian Lepas (THL) tersebut.

Sederet THL yang digaji jauh di bawah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan intensitas kerja setara ini, melayangkan keluhannya. Sudah memasuki pertengahan Januari 2019 namun status mereka hingga kini belum jelas.

"Kami juga belum tahu kapan akan diteken kontrak. Sebab setiap tahun kita diberikan SK (surat keputusan) untuk dapat bekerja sebagai bagian dari pemerintahan Mitra," ungkap sejumlah THL, akhir pekan lalu.

Tak sedikit dari mereka duduk bergerombol ketika jam istirahat. Hampir kesemuanya membahas mengenai masalah penerbitan SK. Banyak dari mereka yang belum yakin akan perpanjangan kontrak dimaksud.

"Yang pasti kita bekerja sesuai dengan apa yang diamanahkan. Kalau memang mau diperpanjang tentu kami berterima kasih. Kalau pun tidak lagi, harus disyukuri perna menjadi bagian dalam melayani masyarakat Mitra," tukas THL lainnya dengan nada pasrah.

Dari pantauan dari informasi yang diperoleh, wajah-wajah baru terlihat di beberapa satuan kerja yang ada. Usut punya usut, kehadiran warga yang diidentifikasi merupakan warga Mitra itu, sudah mengambil peran sebagai THL, meski belum diketahui keberadaan SK pengangkatan. "Mereka itu THL baru," celetuk beberapa THL lainnya disalah satu satker yang ada.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Robby Ngongoloy ketika dikonfirmasi, menanggapi singkat hal ini. Baik mengenai status THL dari SK pengangkatan yang baru, hingga kejelasan perpanjangan kontrak maupun pemutusan kontrak.

"Kita masih melakukan verifikasi terhadap THL di Mitra. Jadinya belum tahu seperti apa nantinya. Kita lihat saja sebentar. Yang pasti masih dilakukan verifikasi," tukas sekda. (recky korompis)