Ratusan Demonstran Duduki Gedung Cengkih, Deprov Siap Teruskan Aspirasi


Manado, MS

Teriak pendemo kembali mengiang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Delapan tuntutan dilayangkan massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulut Bergerak. Komitmen meneruskan aspirasi pengunjuk rasa ditegaskan para wakil rakyat Gedung Cengkih.

Awalnya para mahasiswa yang berjumlah sekitar 600 itu, bergerak dari taman makam pahlawan menuju kantor DPRD Sulut, Selasa (12/4). Mereka kemudian diterima masuk ke halaman kantor DPRD Sulut. Nampak juga ratusan aparat kepolisian Polda Sulut sudah berjaga di rumah rakyat tersebut. 

Terinformasi, sebanyak 21 organisasi kemahasiswaan yang tergabung dari Aliansi Sulut Bergerak. Adapun 8 poin yang menjadi tuntutan mereka yakni pertama menolak wacana pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN 11%. Ketiga, stabilkan harga minyak goreng dan berantas mafia minyak goreng dan tetapkan harga eceran tertinggi sesuai ekonomi masyarakat. Keempat, menolak kenaikan BBM yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kelima, cabut UU Minerba Nomor 03 tahun 2020. Keenam, mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU TPKS. Ketujuh, stop pelanggaran HAM di Papua. Kedelapan, revisi UU ITE dan stop kriminalisasi Hariz Ahzar dan Fatia Maulidiyanti. 
"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat menderita dan mengalami keresahan. Bisa-bisanya mereka menaikkan harga BBM dan harga minyak goreng," teriak seorang orator wanita.

Aspirasi para pendemo diterima Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan, Julius Jems Tuuk, Yusra Alhabsyi, Fabian Kaloh dan Mohammad Wongso. Mereka kemudian ikut duduk melantai dengan para pendemo di halaman kantor DPRD Sulut. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Dewan Andi Silangen merespon positif aksi mahasiswa karena mengenai isu nasional yaitu terkait menolak perpanjangan 3 periode presiden, kenaikan harga BBM dan minyak goreng.

Baginya, ini menjadi pergumulan semua rakyat. Maka dari itu akan menjadi konsen mereka sebagai anggota dewan. Untuk itu pihaknya mengapresiasi para mahasiswa. Seraya berjanji akan meneruskan aspirasi itu, khususnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Kami akan segera membawa aspirasi pada pekan depan untuk  disampaikan ke pemerintah pusat karena terkait kebijakan BBM dan minyak goreng menjadi kewenangan pemerintah pusat," ungkap Ketua DPRD Sulut Andi Silangen.

Dirinya memaklumi jika sempat memanas. Hal itu karena terjadi adu argumen antara mahasiswa dan pihaknya. “Kalau ada sedikit gesekan tak masalah. Tapi masih terkontrol. Kami apresiasi mahasiswa,” ungkap anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Nusa Utara ini.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan menuturkan, sepakat dan sepaham mendukung langkah para pengunjuk rasa. Makanya DPRD Sulut akan mengambil sikap untuk menyampaikan semua tuntutan ini. Diteruskan ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan perhatian. “Tuntutan dari pengunjuk rasa itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. DPRD Sulut akan menfasilitasi setiap aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Wakil rakyat dapil Minut-Bitung itu. (arfin tompodung)



Komentar

Populer Hari ini




Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting