Banyak Warga Merasa Dicurangi, Deprov Bidik Polemik Terkait Finance


Manado, MS

Ragam persoalan di tahun 2022, menjadi bidikan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Salah satunya terkait dengan masalah aksi perusahaan finance.  Banyaknya laporan warga yang merasa dicurangi jadi penyebab.

Komisi II DPRD Sulut di bawah pimpinan Ketua Cindy Wurangian, mengungkap akan persoalan tersebut. Dirinya bersama dengan personil yang ada di komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu, mendapat berbagai keluhan warga soal tindakan perusahaan finance yang meresahkan masyarakat. Ini menjadi salah satu yang akan diseriusi pihaknya. "Terkait perusahaan finance yang dikeluhkan oleh masyarakat. Begitu banyak masyarakat yang ‘dicurangi’ oleh pihak pengelolah perusahaan Finance," ungkap Cindy saat menyampaikan laporan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi II DPRD Sulut, dalam rapat Paripurna DPRD Sulut, belum lama ini.

Disampaikannya, ini juga menjadi ‘PR’ bagi Komisi II untuk menindaklanjutinya. Hal itu karena sudah menjadi komitmen bersama. Demi menjawab keinginan dan pengaduan masyarakat. "Tidak hanya berusaha menyelesaikan tetapi juga harus mencegah," ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Bitung ini.

Upaya ini baginya penting untuk dilakukan supaya masyarakat bisa mengerti. Dengan demikian tidak bisa lagi dipermainkan pihak finance. "Ini agar masyarakat Sulut bisa teredukasi lebih baik lagi dan masalah-masalah ini bisa dikurangi," tutur politisi Partai Golongan Karya itu.

Sinyal dukungan penuntasan persoalan keluhan warga terkait aksi perusahaan finance, diberikan pimpinan DPRD Sulut. Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay menegaskan, agenda rapat dengar pendapat dalam waktu dekat dipastikan segera bergulir.

Ia mengatakan, mereka nantinya akan menindaklanjuti terkait keluhan warga yang menjadi korban penyitaan-penyitaan kendaraan yang dibuat pihak finance namun tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. "Maka dewan akan mengambil langkah untuk mengundang pihak finance, perwakilan korban yang kendaraannya disita di tengah jalan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ungkap pimpinan dewan provinsi (Deprov) ini dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Rabu (13/1).

Harapannya dengan pertemuan tersebut akan ada penyelesaian yang bisa memberikan keuntungan dan memuaskan semua pihak. Baik dari pihak finance, OJK maupun masyarakat. "Kan dibuat rapat agar supaya hal seperti ini tidak berlanjut dan ada solusi yang win win. Bagi finance, OJK dan masyarakat," ungkap wakil rakyat daerah pemilihan Kota Manado ini.

Kalau ada jalan yang bisa saling menguntungkan maka hasilnya diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat tapi juga finance tidak merasa rugi. Selain itu, tugas OJK bisa didorong untuk bertindak dengan baik. "Jadi masyarakat yang pinjam dengan jaminan kendaraan terlindungi. Pihak finance tidak dirugikan atau yang meminjamkan uang dengan jaminan kendaraan tidak dirugikan dan Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya," tegasnya.

Disampaikan Mailangkay, dalam undangan nanti yang dipanggil yakni seluruh finance yang terkait dengan korban. Diakuinya, korban yang melapor bukan hanya satu melainkan ada banyak. Namun cuma beberapa saja yang akan dipanggil terkait dengan perusahaan finance yang ada.

"Seluruh finance yang terkait dan ada perwakilan korban termasuk pak Rusli yang sempat kami hearing lalu tapi bukan cuma dia ada banyak korban. Nah finance-finance yang terkait dengan perwakilan korban itu akan kami undang segera. Mungkin bulan Januari ini (2021, red). Akan kami lakukan di bulan Januari," kunci Koordinator Komisi II DPRD Sulut ini. (arfin tompodung)


Komentar

Populer Hari ini




Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting