Manado, MS

Polemik dugaan pemindahan makam dotu keluarga Baginda sampai ke meja hearing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Sederet pihak yang terkait ikut dilibatkan. Berbagai informasi pun diterima para wakil rakyat Gedung Cengkih.

Rapat dengar pendapat, Selasa (4/12) tersebut, terkait dengan pembangunan jalan Boulevard II di Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado yang sempat viral di media sosial karena permasalahan kubur dotu dari keluarga Besar Baginda yang hilang. Dalam penjelasan pihak keluarga mereka tidak lagi mengetahui ke mana makam tersebut. "Kami tidak tahun makam tersebut dimana. Tulang-tulangnya juga tidak tahu ada di bawa ke mana," ungkap dari pihak keluarga Baginda dalam hearing tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan, dirinya adalah orang yang selalu bertanya ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulut tentang penyelesaian jalan Boulevard 2. Apa yang menjadi kendala sehingga belum juga selesai. "Tetapi dari Dinas Perkim menyampaikan tinggal masalah administrasi," ungkap Amir, dalam rapat lintas komisi tersebut.

Disampaikan anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado itu, ketika mendengar dari keterangan yang ada maka dirinya meminta kepada semua pihak untuk membuktikan secara hukum legal standingnya. Dirinya menyarankan kepada keluarga kalau memang ada hal yang keliru maka harus ditempuh secara hukum. "Saya memahami perasaan keluarga. Dari informasi memang segala sesuatu harus berdasarkan hukum, harus ada legal standing. Kalau da mafia tanah silahkan keluarga menempuh jalur hukum. Kami dukung pihak keluarga meninjau kembali kelegalan sertifikat. Kalau memang ini punya keluarga maka negara memberikan ganti rugi," tegasnya.

Adapun hearing tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay. Hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Kaawoan, Anggota Komisi I Fabian Kaloh. Sekretaris Komisi III Yongkie Limen dan Anggota Komisi III Agustin Kambey. Sekaligus juga sejumlah instansi terkait seperti Polres Manado dan Badan Pertanahan Negara (BPN). (arfin tompodung)