Jakarta, MS

Api perseteruan di tubuh Partai Demokrat kian membara. Rentetan serangan terus dilancarkan kubu Konferensi Luar Biasa (KLB). Teranyar, mencuat isu korupsi megaproyek Hambalang dalam pusaran konflik internal Bintang Mercy.

Pasca hadirnya kubu KLB yang dimotori sederet pendiri partai dan mantan kader senior, perseteruan antara dua pihak kian memanas. Serbuan terhadap trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun kian gencar dilakukan. Setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terancam dilengserkan dari posisi ketua umum Partai Demokrat, kini giliran Edhie Baskoro Yudhoyono, putra kedua SBY yang diseret.

Nama Ibas, sebutan Edhie Baskoro, ikut disentil dalam pertemuan kubu Partai Demokrat KLB di Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Kamis (25/3). Menariknya, pertemuan ini berlangsung di lokasi yang dulunya pernah dihebohkan dengan kasus mega korupsi yang menyeret sejumlah elit Partai Demokrat sebagai partai penguasa saat itu. Kawasan kompleks Hambalang merupakan proyek infrastruktur mangkrak di era Presiden SBY.

Salah satu pendiri Partai Demokrat Max Sopacua menyindir keberadaan Ibas yang hingga saat ini disebutnya belum juga terjerat proses hukum kasus korupsi Hambalang. Menurut Max, media tidak menyebutkan poin permulaan korupsi megaproyek Hambalang yang disampaikan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kini jadi terpidana kasus tersebut.

"Bagiannya tidak terlepas kalau Pak Anas menyampaikan Pak Anas dapat berapa, Ibas dapat berapa, dan lain-lain dapat berapa," kata Max dalam konferensi pers di sela pertemuan ini.

Menurut dia, orang-orang yang terlibat kasus itu telah menjalani proses hukum. Di antaranya, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarrudin, hingga Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat.

"Udah menjalani hukuman semuanya. Itulah kawan-kawan kami di Partai Demokrat,"ujar Max.

Sementara Ibas, kata dia, "belum diraba". Padahal banyak saksi kasus korupsi Hambalang yang menurutnya telah menyebutkan nama Ibas. "Ya masih Ibas sendiri belum diraba. Ibas sudah disebutkan saksi berapa banyak? Yulianis menyebutkan juga, yang masuk penjara kan kita tahu siapa saja," protes Max.

Hal itu, menurut Max menjadi salah satu alasan pihaknya menggelar konpers di Desa Hambalang, tempat megaproyek yang ia sebut menjadi awal mula kehancuran Demokrat. "Makanya kita kembali ke Hambalang supaya anda tahu Hambalang ini adalah starting point kami lagi, bukan untuk korupsi tapi untuk maju ke depan membela negara," dalihnya.

PEMERINTAH DIDESAK LANJUT USUT KASUS HAMBALANG

Sejak kisruh Partai Demokrat meletup, bola panas memang kerap menyasar trah SBY. Kubu KLB sebagian dimotori kader yang pernah terseret kasus Hambalang dan harus menjalani hukuman penjara bertahun-tahun. Salah satunya M. Nazarudin yang pernah menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat.

Kini kubu Partai Demokrat versi KLB seolah mengulik ulang kasus korupsi Hambalang ini. Pemerintah bahkan diminta untuk melanjutkan pengusutan terhadap kasus megakorupsi bernilai Rp 2,5 Triliun itu. Desakan itu disampaikan penggagas KLB Demokrat Deli Serdang, Darmizal, di lokasi Hambalang, Kamis (25/3).

Darmizal meminta penegakan hukum proyek Hambalang dapat dilanjutkan karena ada oknum-oknum yang disinyalir terlibat namun belum tersentuh sampai saat ini. "Di sini Hambalang masih banyak sisa-sisa yang kami minta kepada pemerintah bahwa kebenaran mesti tegak walau langit akan runtuh. Hukum harus tegak di negara kita Republik Indonesia ini sebagai panglima tertinggi," ujar Darmizal.

Nama Ibas sendiri memang kerap disebut dalam persidangan kasus Hambalang, salah satunya oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis dalam persidangan pada Kamis 14 Agustus 2014 silam. Saat itu Yulianis menyebut adanya aliran dana ke Ibas dari Nazaruddin.

Tak hanya Ibas, aliran dana dari Nazaruddin juga mengalir ke Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng senilai 500.000 dollar AS terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Selain oleh Yulianis, nama Ibas juga selalu disebut terpidana kasus korupsi Hambalang seperti Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kepemimpinan Abraham Samad hingga Agus Rahardjo, bahkan hingga Firli Bahuri tak kunjung memanggil Ibas untuk dikonfirmasi terkait kasus ini sejak bergulir di penyidikan hingga di persidangan.

Ibas sendiri yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat juga selalu membantah tudingan-tudingan bahwa ia menerima aliran dana proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.

KUBU KLB DINILAI CARI SENSASI

Rentetan serangan yang dilemparkan kubu Demokrat KLB ditangkis oleh para pentolan Bintang Mercy pendukung AHY. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan bahwa pihaknya tak ambil pusing dengan kegiatan yang dilakukan oleh kubu Moeldoko. Dipilihnya Hambalang sebagai lokasi konferensi pers juga disebutnya hanya cari sensasi.

"Pilihan Hambalang pastinya untuk mencari sensasi. Darmizal dan kawan-kawan sangat gandrung sensasi. Semua argumentasi kecintaan dan niat baik untuk membesarkan Partai Demokrat justru bertolak belakang dengan apa yang mereka kerjakan," ujar Kamhar lewat keterangan tertulisnya, Kamis (25/3).

Pernyataan-pernyataan kubu KLB disebutnya hanya dilontarkan ketika elektabilitas Partai Demokrat sedang meningkat. Saat partai tengah sukses mendapat apresiasi dari rakyat, mereka justru bersekongkol dengan kekuasaan untuk merebut partai.

"Mereka malah berkomplot dan menjadi kaki tangan pihak luar untuk menggerogoti Partai Demokrat dari dalam demi rupiah dan kekuasaan. Bentuk pelacuran politik," ujar Kamhar.

Pernyataan Max Sopacua yang menyangkut pautkan Ibas dalam kasus Hambalang dinilainya semakin menambah daftar bahwa kubu KLB sama sekali tak punya niat baik terhadap Partai Demokrat. "Semakin kesini, semakin tampak nyata dan terang benderang pertentangan antara niat baik yang mereka sampaikan untuk menyelamatkan Partai Demokrat dengan yang mereka kerjakan justru memfitnah, memutarbalikan fakta, merangkai kebohongan, bersandiwara," ujar Kamhar.

Pernyataan senada dilontar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Kata dia, konferensi pers di Hambalang oleh kubu KLB merupakan bentuk rasa frustasi. Selain itu, kegiatan tersebut disebutnya dalam upaya menutupi rasa malu kepada peserta KLB dan khalayak luas.

"Mereka mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan selama dua pekan terakhir," kata Herzaky.

Dia mengungkapkan beberapa alasan untuk menguatkan argumen tersebut. Pertama, ia mengingatkan pernyataan sejumlah pihak di kubu KLB yang akan segera memasukkan berkas ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun, kata dia, faktanya justru butuh waktu lebih dari satu minggu untuk kubu KLB mengajukan.

"Kedua, laporan Marzuki Alie ke Bareskrim Polri ditolak. Ketiga, laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya juga ditolak," ujarnya.

Terakhir, lanjutnya, gugatan Marzuki Alie dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dicabut. Herzaky menilai, pencabutan gugatan itu justru dilakukan kubu KLB karena ketidakyakinan terhadap legal standing. Untuk itu, dia menegaskan bahwa Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memilih tetap fokus pada dua hal.

Pertama, kata dia, Partai Demokrat menunggu sikap Kemenkumham untuk menggugurkan permohonan gerombolan KLB karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan bertentangan dengan konstitusi partai.

"Kedua, gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di PN Jakarta Pusat terhadap Jhoni Allen, Darmizal, Marzuki Alie, dan kawan-kawan atas penggunaan atribut Partai Demokrat dan pelaksanaan KLB yang bertentangan dengan hukum," ungkapnya.

Terakhir, Herzaky mengatakan bahwa Partai Demokrat mengajak publik untuk tidak terpengaruh atas upaya pengalihan isu yang dilakukan kubu KLB. "Mari kita selamatkan demokrasi dari para pelaku ‘Begal Politik’ yang terus menebar fitnah dan hoaks," ucapnya.(cnn/kpc)