Manado, MS

Ruang bedah beragam polemik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, dibuka lebar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Persoalan terkait pemilihan umum (Pemilu) di wilayah kepulauan pun terangkat. Usulan untuk menyendirikan pelaksanaan pesta demokrasi di sana kencang didorong.

Problema tersebut mencuat dalam Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama stakeholder di Provinsi Sulut, Senin (15/2), di Aryaduta Hotel Manado. Salah satu pemateri dalam kegiatan itu, Jeirry Sumampouw menjelaskan, desain daerah kepulauan terkait dengan pemilu harus berbeda. Apalagi soal akses penyelenggara maupun masyarakat untuk ke tempat pemungutan suara.

"Cara penganggaran pun dibuat sama. Padahal karakter kepulauan berbeda. Cara kita melihat juga harus berbeda," ungkap Koordinator Komite Pemilih Indonesia ini.

Dalam acara yang sama, pemateri Ferry Daud Liando, ikut memberikan komentar terkait persoalan tersebut. Menurutnya, ada perbedaan kerja antara penyelenggara di kepulauan dan bukan wilayah kepulauan. Hanya saja, dalam pengupahan semuanya disamakan. "Penyelenggara pemilu di kepulauan, cara kerjanya agak berbeda. Tidak sama dengan yang bukan di wilayah kepulauan," ungkapnya.

Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan mengharapkan, kegiatan tersebut perlu ada pendalaman. Ini agar apa yang dibicarakan bisa mempunyai output. Kalau mau mencari masalah-masalahnya dan dokumennya, diakuinya ada banyak sekali. Pun dalam kegiatan itu, banyak pemikiran dalam pembahasan yang bisa dibicarakan lebih dalam.

"Kalau ada satu masalah yang kita kembangkan, bahkan bisa deskripsikan dalam tulisan, itu lebih bagus. Seperti masalah pemilihan di kepulauan. Daerah kepulauan lebih kepada dimensi ekonomi. Kalau ditarik pada pemilu wilayah kepulauan, itu bagus juga," kuncinya. (arfin tompodung)