Manado, MS

Kabar menggembirakan berhembus dari Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemberian vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) digratiskan. Menariknya, pemegang kendali di Tanah Air Indonesia ini, bersedia menjadi orang yang paling pertama disuntik.

Keputusan presiden menggratiskan vaksin Covid-19 karena banyaknya masukan yang diterima. Sekaligus telah melakukan hitung-hitungan biaya yang harus dikeluarkan. Pemberian vaksin ini didorong Jokowi untuk dimulai Januari 2021.

"Setelah menerima banyak masukkan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12).

"Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," tegasnya.

Jokowi memerintahkan jajaran kabinetnya dan pemerintah daerah (pemda) untuk memprioritaskan program vaksinasi di tahun anggaran 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga diminta merealokasikan anggaran terkait. "Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, vaksin corona sempat dibagi menjadi vaksin gratis dan vaksin mandiri. Pembagiannya antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, sudah ada Rp1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia. Pasokan berikutnya akan datang menyusul.

Di kesempatan yang lain, Jokowi menyampaikan, vaksinasi gratis itu akan diprioritaskan untuk tenaga medis. Mulai dari dokter, suster hingga tenaga kesehatan lainnya.

"Kemudian juga TNI dan Polri karena beliau-beliau ini menjaga kedaulatan negara TNI, Polri menjaga ketertiban dan keamanan negara ini. Setelah itu ke guru, setelah itu semua akan mendapatkan vaksinasi gratis," ungkap Jokowi saat kembali mengundang para pelaku usaha mikro, mulai dari pedagang kaki lima, pedagang asongan hingga pemilik warung rumahan ke Istana Kepresidenan untuk menerima bantuan modal UMKM sebesar Rp2,4 juta, kemarin.

"Semua akan mendapatkan vaksinasi gratis. Jangan ada beri uang (atau) bayar, (vaksinasi) gratis," tambahnya.

Secara tegas juga Jokowi menyampaikan dari Istana Kepresidenan, dirinya akan menjadi penerima vaksin virus Covid-19 pertama di Indonesia. Keputusan ini diambil Jokowi guna meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.

"Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin, pertama kali," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Keputusan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 ini, kata Jokowi, diambil guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dia menekankan vaksin yang digunakan aman. "Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," kata dia.

Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Dia menyebut protokol harus diterapkan secara disiplin.

"Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semua," kata dia.

DPR MENGAPRESIASI, DORONG SOSIALISASI INTENS ////ANKJDL

Putusan Jokowi menggratiskan penggunaan vaksin Covid-19 memantik tanggap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Apresiasi diberikan atas kebijakan pemerintah tersebut, seraya mendorong sosialisasi yang masif.

Dukungan itu datang dari Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rahmad Handoyo. Dirinya mengapresiasi kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Handoyo meminta pemerintah menyosialisasikan dengan baik proses vaksinasinya.

"Pertama, tentu kita apresiasi kepada Bapak Presiden terhadap gratisnya vaksin untuk seluruh rakyat. Ini melegakan, menggembirakan dan memberi kabar yang sangat bagus, sehingga pantas kita apresiasi dan hormati, dan saya kira Presiden mendengarkan suara keinginan dari berbagai elemen," kata Handoyo, kemarin.

Namun Handoyo mewanti-wanti proses mekanisme pendistribusian vaksin Covid-19 ke masyarakat nantinya. Dia meminta perencanaan distribusi itu harus matang. Dengan demikian tidak memunculkan kendala nantinya.

"Setelah nanti vaksin beredar, yang saya wanti-wanti adalah proses, mekanisme persiapan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, agar proses perencanaan yang matang dan proses persiapan yang matang," tutur Handoyo.

"Karena mengelola vaksin ratusan juta itu bukan perkara yang mudah, sehingga kata kuncinya edukasi yang gencar kepada seluruh warga agar tidak berebut," imbuhnya.

Sekadar informasi, Komisi IX merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPR yang salah satu ruang lingkup tugasnya di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan dan BPOM merupakan dua di antara beberapa mitra kerja Komisi IX.

PEMERINTAH DIMINTA PERBAIKI DATA ////ANKJDL

Upaya vaksin gratis tersebut ikut pula ditanggap Anggota Komisi IX DPR RI lainnya. Legislator Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah memperbaiki data masyarakat yang ditargetkan menerima vaksin virus corona.

Permintaan ini disampaikan Saleh merespons keputusan Presiden Jokowi yang memastikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga harus bisa memastikan keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin Covid-19 agar bisa mencapai angka minimal 70 persen.

"Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran," kata Saleh, kemarin

"Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi," imbuhnya.

Dalam pendataan ini, lanjutnya, pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, TNI, Polri dan Badan Pusat Statistik.

Ia mengungkapkan, koordinasi dengan lembaga-lembaga negara itu penting untuk dilakukan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

Di sisi lain, Saleh mengapresiasi langkah dan kebijakan Jokowi yang menggratiskan vaksin corona untuk seluruh masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini merupakan tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sehingga kebijakan ini membuat masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin Covid-19. "Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," katanya. (detik/cnn)