Manado, MS

Wacana pembentukan Provinsi Nusa Utara kembali meletup. Asa mewujudkan daerah otonom di wilayah paling utara Indonesia, dihentar sederet tokoh masyarakat kepulauan. Bahkan, menindaklanjuti ‘mimpi’ tersebut, mereka menemui Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Agus Fatoni.

Para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Nusa Utara menghadap Pjs Gubernur Sulut, Selasa (27/10). Itu dalam rangka membicarakan percepatan pemekaran propinsi Nusa Utara. "Sekalipun belum ada moratorium tentang pemekaran daerah otonomi baru tetap, pemekaran Provinsi Nusa Utara adalah keniscayaan," ungkap Winsulangi Salindeho, tokoh daerah kepulauan yang ikut mendatangi Pjs Gubernur.

Bagi dia, celah pemekaran Nusa Utara sebagai provinsi sangat besar.  Karena, daerah Sangihe, Talaud dan Sitaro adalah pertahanan Indonesia di bagian utara dalam bingkai wilayah timur. Gambaran kemiskinan yang sistemik di semua sisi menjadi dasar untuk dilakukannya pemekaran. "Baik sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan apalagi kesejahteraan rakyat, kurang mendukung penguatan Nusa Utara sebagai beranda depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), solusinya adalah pemekaran," sembur Anggota Komisi I DPRD Sulut itu.

Salindeho yakin, Pjs Gubernur bisa menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan kerinduan masyarakat di Nusa Utara, dalam rangka berdiri sebagai provinsi secara mandiri. "Dan menurut saya Pjs Gubermur sebagai pejabat esalon 1 Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) akan menjadi kepanjangan tangan masyarakat Nusa utara di pemerintah pusat dalam hal upaya-upaya percepatan pembangunan," harapnya.(arfin tompodung)