Ditunjuk Pilot Project Nasional, Wawali RS : Manado Siap jadi Barometer Sulut Bagi Era Digitalisasi Bansos


Manado, MS
Wakil Walikota (Wawali) Manadl dr Richard Sualang mengatakan adanya kepercayaan pemerintah pusat sebagai daerah menjalankan program percepatan digitalisasi bantuan sosial (Bansos).

Hal tersebut, disampaikan Wakil Walikota (Wawali) Manado dr Richard Sualang ketika pertemuan dengan instansi kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Dinas Sosial (Dinsos), Rabu (5/2/26). 

Adanya itu, Pemkot Manado pun sudah bergerak cepat merespons kepercayaan tersebut yang menunjuk Kota Manado sebagai satu dari 40 Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Tak pelak, wawali pun menekankan untuk menyiapkan Manado harus mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Sulut. 
Dalam hal, transparansi dan akurasi penyaluran bantuan.

"Sebagai salah satu dari 40 daerah yang terpilih secara nasional, kita harus sukseskan. Saya berharap digitalisasi ini menjadikan Manado sebagai barometer bagi Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Utara dalam pengelolaan bansos yang tepat sasaran," tegas Wawali.

Terkait itu, disampaikan, sinergi lintas sektor untuk validasi NIK sebagai kuncinya. 

Terkait itu, perubahan besar diharapkan dalam sistem tersebut.
Dimana, wawali tekankan kalau itu terletak ke integrasi data yang jauh lebih ketat. 

Dan,  Disdukcapil Manado disarankan mengambil peran krusial sebagai garda terdepan dalam validasi NIK.

"Tujuannya jelas untuk memastikan bahwa setiap pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar berbasis data kependudukan yang sah dan tunggal," ujarnya. 

Dinas Kominfo pun, bertanggung jawab penuh dalam orkestrasi publikasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami alur baru pendaftaran bansos secara digital ini.

Disampaikan pula, Disdukcapil diminta membuka layanan pengaduan khusus untuk verifikasi data kependudukan bagi warga yang mengalami kendala administratif saat mengajukan bantuan.

Serupa untuk Dinas Sosial, diharapkan mampu fokus ke penentuan kriteria teknis pendataan masyarakat agar bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. 

Keseluruhan itu, wawali ke depankan untuk emastikan data yang diambil akurat hingga ke level terbawah.

Tambahnya, Pemkot Manado akan mengerahkan seluruh Kepala Lingkungan (Pala) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka akan menjadi motor penggerak di lapangan untuk mendampingi warga dalam proses transisi digital ini. 
Sembari disampaikan, kalau dengan sistem digitalisasi ini, celah manipulasi data atau bantuan yang tidak tepat sasaran diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Nantinya akan dibuka posko-posko khusus pendataan digitalisasi bansos. Kita tidak ingin ada warga yang berhak namun tertinggal hanya karena kendala teknologi. Di sinilah peran Pala dan ASN untuk membantu warga mendaftar,"pungkasnya.(DevyKumaat) 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors

Mail Hosting