BAWASLU: CAKADA DILARANG BAGIKAN BANSOS


Jakarta, MS

Status sebagai kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, masih rawan. Rambu pengetatan bantuan Calon Kepala Daerah (Cakada) bagi masyarakat semakin tajam. Termasuk larangan pembagian bantuan sosial (bansos).

Penegasan itu disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski berada di tengah pandemi Covid-19, pemberian Bansos bagi masyarakat yang terdampak wabah Corona oleh Cakada, tidak diperbolehkan. Alasannya, pembagian bansos termasuk politik uang. Itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan yang bisa menguntungkan pasangan calon. Jika terbukti bisa dikenakan sanksi pidana dan bahkan sanksi diskualifikasi," terang Anggota Bawaslu Ratna Dewi, Senin (28/9).

Dewi menjelaskan bahwa bansos pada dasarnya adalah bantuan dari pemerintah yang diperbolehkan undang-undang. Namun akan menjadi masalah saat bansos dimanfaatkan untuk pemenangan peserta pilkada. Apalagi jika ditempel foto atau nomor urut paslon.

Dia juga mengatakan pembagian bansos termasuk politik uang seperti diatur dalam Pasal 187A UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut, paslon dilarang menjanjikan sesuatu, memberi uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi suara pemilih. Perbuatan itu diganjar penjara paling lama 72 bulan dan denda maksimal Rp1 miliar.

"Bisa juga diberikan sanksi diskualifikasi untuk calon yang terbukti politik uang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), baik petahana atau nonpetahana," ucap Dewi.

Meski begitu, ada sejumlah pemberian dalam masa kampanye yang diperbolehkan KPU. Hal itu dijamin pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Barang-barang itu berupa bahan kampanye, seperti pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar 10cm x 5cm. Barang-barang tersebut tak melanggar selama harganya maksimal Rp60 ribu. "Kalau pemberian lain misalnya sembako yang bukan bantuan sosial pemerintah yang dibagikan untuk mempengaruhi pemilih bisa dikenakan pasal 187A politik uang," lugas Dewi.

Beberapa waktu yang lalu, Bawaslu mengungkap adanya potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan calon petahana pada masa pandemi Corona dengan modus bansos. Bawaslu meminta agar para calon petahana tak menjadikan pemberian bansos sebagai kesempatan meraup keuntungan politik.  "Jadi prinsip Bawaslu tidak akan melarang siapapun untuk membantu kemanusiaan, tetapi jangan mencampuradukan antara kemanusiaan dengan politik pilkada. Jadi jangan digunakan sebagai politisasi untuk pilkada," tandas Ketua Bawaslu RI Abhan, dalam diskusi daring, Selasa (5/5). Abhan mengungkapkan saat ini sudah terjadi modus kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada 2020 melakukan penyalahgunaan bantuan Covid-19.

POTENSI KERAWANAN PILKADA

Bawaslu mencatat sederet potensi yang menyebabkan kerawanan dalam Pilkada. Selain pandemi Covid-19 yang bersifat non-elektoral, terdapat persoalan lainya seperti pemanfaatan Bansos, netralitas ASN hingga politik uang.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifudin. "Nah sekarang ada hal baru yaitu wabah Covid-19 dan ini menambah potensi (kerawanan Pilkada 2020). Kenapa demikian? karena beberapa daerah yang misalnya korban atau pihak-pihak yang terjangkit atau positif wabah ini bertambah maka secara otomatis akan menambah potensi kerawanan suatu daerah," terang Afifudin dalam diskusi bertajuk ‘Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada, Mungkinkah?’ melalui YouTube PARA Syndicate, Senin (20/7) lalu.

Hal lain yang juga berpotensi menjadi kerawanan dalam Pilkada 2020, kata Afifudin, berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas pemerintah seperti bansos. Menurutnya, ini dapat menjadi polemik tersendiri saat Bansos mulai dipolitisasi oleh kalangan tertentu. "Soal pemanfaatan fasilitas pemerintah, di antaranya bansos, di antaranya bantuan langsung tunai dan sejenisnya yang itu banyak terjadi.. sebenarnya tidak ada masalah dalam konteks fasilitasi bansos persoalannya adalah ketika bansos tersebut dipolitisasi, diprivatisasi, dipersonalisasi," ujar Afifudin.

Lebih lanjut, Afifudin juga menyoroti soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai kerawanan Pilkada 2020. Tak hanya itu, politik uang pun masih menjadi kerawanan yang menjadi sorotan Bawaslu. "Kemudian kerawanan lain yang kami rekam adalah ini kerawanan yang terekam dalam aspek non-Covid adalah netralitas ASN dan politik uang," tutur Afifudin.

Selain itu, Afifudin mengatakan ada beberapa politisasi bansos yang pernah terjadi. Modus yang dilakukan dalam politisasi bansos tersebut berupa adanya label kepala daerah setempat hingga adanya simbol partai politik tertentu. "Politisasi bansos di saat Covid misalnya ada di provinsi Bengkulu ada di Riau dengan beberapa kabupaten, ada di Sulawesi Selatan, ada di Jambi, ini beberapa modelnya, misal diberi label kepala daerah, ini kayak di Klaten, bansos diberi simbol parpol," ujar Afifudin.

Selanjutnya, Afifudin pun mengungkapkan beberapa strategi yang dilakukan Bawaslu guna mencegah adanya politisasi bansos dalam Pilkada 2020. Pertama, Afifudin mengatakan Bawaslu memberikan surat ke semua daerah yang melaksanakan Pilkada di akhir tahun nanti. "Apa yang dilakukan dari sisi pengawasan pencegahan misalnya kami bersurat ke semua daerah yang melakukan Pilkada," ujar Afifudin.

Kedua, kata Afifudin, Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap laporan terkait adanya politisasi bansos. Kemudian, dia menyebut pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada tahun ini. "Melibatkan masyarakat untuk mengawasi seluruh proses, kawal bansos misalnya dan pusat pengaduan lain yang bisa menjadi hal penting dalam proses menghidupkan kembali bagaimana sinergi kendali di masyarakat, di Indonesia masyarakat sipil anyg kita lakukan," ucap Afifudin.

Tak hanya itu, strategi lainnya yang disebut Afifudin adalah adanya penguatan kerja sama dengan Lembaga terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Dua lembaga yang disebutkannya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Penguatan kerja sama dengan Lembaga terkait PPATK dan KPK dalam konteks KPK misalnya, kami tidak bisa menindak semuanya kecuali yang ada hubungannya dengan keuangan negara dan seterusnya," tutur Afifudin.

CAKADA TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

Peringatan bagi cakada bukan hanya terkait pemberian bansos saja. Sikap tegas bagi cakada juga terkait penerapan protokol Covid-19 dalam tahapan pesta demokrasi. Itu untuk mengantisipasi terbentuknya klaster pilkada.

Berkaitan dengan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis, untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Demikian Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Jokowi, Senin (28/9). "Di pilkada, bapak presiden berharap kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden.

Airlangga menjelaskan, Jokowi enggan jika pelaksanaan pilkada justru menimbulkan klaster penularan Covid-19. Oleh karena itu, dengan tindakan tegas dari kepolisian, potensi kerumunan massa saat kampanye dapat dihindari. "Sehingga nanti tidak menjadi klaster Pilkada," ucap Airlangga.

Jokowi sebelumnya telah memperingatkan tiga klaster penularan covid-19 yang perlu diwaspadai yakni perkantoran, keluarga, termasuk pilkada. Ia telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan kepolisan agar mengawasi pelaksanaan pilkada dengan ketat dan sesuai protokol kesehatan. Menurut Jokowi, pelaksanaan pilkada tak dapat ditunda karena belum ada yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Sekedar diketahui, Bawaslu telah menemukan belasan pelanggaran selama tahapan pilkada bergulir.  Bawaslu mencatat ada 18 pelanggaran yang terjadi pada 26 dan 27 September. Sebanyak delapan pelanggaran terjadi pada Sabtu (26/9) dan 10 pelanggaran lainnya ditemukan pada Minggu (27/9). "Ditemukan 10 Kegiatan kampanye yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu pembatasan jumlah peserta kampanye, penggunaan masker, menjaga jarak dan fasilitas cuci tangan," tukas Afif, personil Bawaslu RI pada Senin (28/9).(cnn/detik)

 


Komentar