Manado, MS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado, pasang strategi. Itu terkait potensi mobilisasi massa pendukung bakal calon saat penetapan calon walikota dan wakil walikota Manado oleh KPU Manado.

Demikian Ketua Bawaslu Manado Marwan Kawinda SH MH, saat rapat koordinasi  dengan partai politik, Selasa (21/9). Menurut dia, langkah pengetatan itu merujuk aturan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 saat ini. Dari situ, protokol kesehatan wajib diterapkan.

"Hal itu muncul karena merujuk situasi saat pendaftaran waktu lalu, dimana massa banyak hadir sehingga ada penilaian terjadinya pelanggaran protap kesehatan," terang Kawinda.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dia pun mengingatkan partai politik (parpol) untuk proaktif meminimalisir keterlibatan massa pendukung dalam pelaksanaan tahapan, sehingga potensi kluster Pilkada tidak terjadi di Manado. "Perhitungan muncul pandangan-pandangan soal penyelenggaraan perlu diambil langkah agar ada upaya dengan mengadakan penekanan protap kesehatan," tuturnya.

Soal adanya sanksi atas pelanggaran bakal bisa berlaku tapi jika mampu dijaga, maka tidak akan dikenakan. "Pastinya diingatkan, untuk jangan sampai ada cluster baru, apa lagi sampai pada tahapan pencabutan nomor urut calon," terangnya.

Senada disampaikan, komisioner Bawaslu Heard Runtuwene. Dia menuturkan protokol kesehatan penting ada sampai rangkaian penetapan nanti dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. “Sehingga, giat tahapan calon usai ditetapkan agar dapat memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini sesuai edaran yang diberikan. Pastinya, tidak melibatkan massa yang besar," ungkapnya.

Diketahui, dalam rakor tersebut dibahas juga sejumlah tahapan seperti APK, keterlibatan ASN-THL sampai pegawai BUMN dan BUMD.(devy kumaat)