Bawaslu Awasi Netralitas ASN dan THL


Manado, MS

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado, Heard Runtuwene memastikan penegakan supremasi hukum di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado, 9 Desember mendatang. Hal itu menyangkut netralitas dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Tenaga Harian Lepas (THL) dalam politik praktis.

Menurut dia, langkah tegas tersebut merujuk surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B 2708 Tahun 2020. "Munculnya indikasi ASN atau THL terlibat politik ada, dan ganjaran dapat langsung meminta rekomendasi ke kepala daerah atau instansi," kata Runtuwene, Senin (21/9).

Lanjut dia, sanksi bagi ASN berbeda dengan THL. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dirujuk terlebih dahulu ke Jakarta sedangkan THL hanya di daerah. “Sanksi dapat diputuskan oleh pimpinan daerah juga kepala instansi dimana mereka bernaung untuk THL,” semburnya.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Manado ini mengutarakan, para honorer tersebut datang dari provinsi, kota dan kabupaten saja dalam pemberian sangsi. Menurut Runtuwene, munculnya kondisi ini dipacu dari surat masuk tiap partai politik (parpol) yang mengajukan nama-nama tim kampanye atau tim sukses kepada Bawaslu. Selain itu, mereka turut mengidentifikasinya di lapangan dan berhasil mendeteksinya.

Dia pun menambahkan, pengambilan sangsi dapat turun dari mereka sebagai otoritas pengawas untuk Pilkada. "Ini semata-mata demi membuat netralitas pesta demokrasi berjalan lancar, tahapan juga dan penyelenggaraannya nanti," pungkas dia.(devy kumaat)


Komentar