PANEN KEBIJAKAN POPULIS JOKOWI


Jakarta, MS

 

Gelombang kebijakan strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi) sentuh masyarakat Indonesia. Bantuan untuk dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), datang bertubi-tubi. Berbagai dana stimulus digelontorkan guna memulihkan kembali ekonomi negara.

 

Rakyat Indonesia pun terbantu. Di tengah menghadapi hantaman Covid-19, tak sedikit langkah yang telah diambil pemerintah Indonesia untuk menopang ekonomi masyarakat. Bantuan pemerintah tersebut datang berturut-turut mulai dari modal kerja untuk pelaku UMKM, bantuan pekerja, anggaran kuota gratis bagi murid maupun pengajar. Paling terbaru, pemerintah membeber adanya dana khusus untuk tunjangan profesi guru, dosen bahkan guru besar. 

Guna menjawab problem di dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) telah menegaskan, kalau mereka sudah menyendirikan tambahan penerima tunjangan sebesar Rp1,7 triliun. Tunjangan ini diperuntukkan bagi guru, dosen serta guru besar.

"Kami sudah mengamankan tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan dan tunjangan profesi, dosen dan tunjangan guru besar sebesar Rp 1,7 triliun," ucapnya.

 

KUOTA INTERNET GRATIS SISWA DISETUJUI //ANKJDL

 

Kabar gembira lagi ditujukkan untuk gerak pendidikan di Indonesia. Anggaran sebesar Rp9 triliun akhirnya disetujui untuk pembelian kuota internet gratis bagi para siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Bantuan ini sebagai respon atas banyaknya keluhan terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi Covid-19.

 

Dana Rp9 triliun itu pun dimaksudkan untuk membantu kegiatan pembelajaran selama 3 sampai 4 bulan ke depan. “Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3 sampai 4 bulan ke depan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI di MPR/DPR RI, Senayan, Kamis (27/8).

Nadiem berupaya agar anggaran itu segera disalurkan. Dia pun berharap, para peserta didik dan tenaga pendidik dapat terbantu dengan adanya bantuan ini. "Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin untuk bisa segera cair dan harapan kami adalah ini akan bisa membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita dan juga guru-guru kita," kata Nadiem.

 

Tak lupa, Nadiem mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan anggaran tersebut. Dia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah mengamankan anggaran cadangan tersebut. "Apresiasi terutama untuk Ibu Kemenkeu dan tim eselon 1 Kemenkeu yang telah bekerja keras untuk mengamankan anggaran ini dari dana cadangan kita," ujar Nadiem.

 

Diketahui sebelumnya juga, Juru Bicara Presiden di Bidang Sosial, Angkie Yudistia sudah memastikan, pemerintah akan memberikan bantuan pulsa untuk para pelajar yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19. Anggaran itu rencananya itu akan dialokasikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Selain pulsa untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil), pemerintah melalui Kemendikbud juga menyiapkan bantuan pulsa untuk pelajar menggunakan skema dana BOS," ujar Angkie lewat keterangan tertulis, Rabu (26/8).

 

Belum ada informasi resmi dari pemerintah berapa besaran kuota internet yang akan didapatkan setiap siswa. Pastinya menurut Angkie, pulsa untuk pelajar ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran PJJ.

 

"Karena sifatnya daring, maka pulsa berupa kuota internet. Kami memahami bahwa proses pembelajaran daring mengalami kendala ketersediaan kuota internet dan khususnya bagi keluarga ekonomi rendah," ujar Angkie.

 

Pandemi Covid-19 dinilai memang telah berimbas terhadap aktivitas sehari-hari. Termasuk proses belajar mengajar langsung di sekolah yang kini dialihkan ke metode belajar daring dari rumah. Diketahui, metode pembelajaran jarak jauh ini sudah berlangsung sejak pertengahan Maret lalu. Semua materi pembelajaran dari sekolah hanya bisa didapatkan secara daring atau online. Itu membuat hampir seluruh pelajar di Indonesia membutuhkan akses internet. Sementara untuk dapat mengakses internet membutuhkan kuota dan pulsa. Kondisi inilah yang menjadi permasalahan pada sistem PJJ. Tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses internet. “Pemerintah tentunya berharap bantuan pemberian pulsa internet dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi pada metode pembelajaran jarak jauh,” tandas Angkie.

 

BANTUAN BAGI PEKERJA DILUNCURKAN

 

Di situasi pemerintah menyusun rencana mengucurkan anggaran sebagai stimulus untuk kegiatan belajar mengajar, pada sisi lain bantuan bagi pekerja juga mulai disalurkan. Terhitung, Kamis (27/8), Presiden Jokowi resmi melaunching peluncuran program Bantuan Sosial Upah (BSU) tersebut.

 

BSU merupakan program pemerintah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta untuk mendapatkan bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Pekerja yang menerima bantuan adalah yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain karyawan atau buruh, bantuan ini pula diberikan bagi honorer. "Insya Allah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah besok (kemarin, red), Kamis 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (26/8).

 

Bantuan tahap pertama segera disalurkan melalui rekening para pekerja mulai akhir Agustus hingga September. Ida menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan bantuan sekurang-kurangnya untuk 2,5 juta pekerja tiap minggunya. Berdasarkan data yang dilaporkan Ida, pemerintah menganggarkan Rp 37,87 triliun dengan target penerima 15.725.232 pekerja. "Kami rencanakan akhir Agustus ini tahap pertama. Sekurang-kurangnya 2,5 juta per batch per minggu akan kami lakukan," ucap dia.

 

Terpisah sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membenarkan jika pencairan bantuan pekerja ini akan dilakukan dalam pekan ini. "Mulai 24 Agustus sudah mulai bisa disalurkan tahap pertama," tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (24/8).

Sri Mulyani menjelaskan, insentif tersebut akan diluncurkan langsung Presiden Jokowi. Bantuan tunai sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan itu, disalurkan dalam durasi empat bulan. "Diluncurkan Bapak Presiden pada minggu ini yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang sudah disiapkan dalam bentuk DIPA," ujar Mulyani.

Dia menambahkan, pencairannya dilakukan melalui transfer langsung ke bank dalam dua kali penyaluran. Adapun target sasaran bantuan itu untuk 15,7 juta pekerja dengan anggaran sebesar Rp37,87 triliun. "Dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah keluarkan Permenaker dan DIPA sudah diterbitkan," kuncinya.

 

BLT UMKM TELAH DIKUCURKAN PEKAN INI

 

Bukan hanya pekerja swasta dan honorer. Di sepanjang minggu berjalan ini, pemerintah pula telah menyalurkan bantuan bagi UMKM. Dana tersebut sebagai modal kerja mereka di tengah sulitnya menjalani masa pandemi.

 

Presiden Jokowi telah resmi meluncurkan bantuan modal kerja untuk pelaku UMKM yang diberi nama Bantuan Presiden (BanPres) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Senin (24/8) lalu. Nilanya sebesar Rp2,4 juta setiap penerima.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, skema pencairan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro tersebut sangat sederhana yakni melalui rekening bank masing-masing.

"Jadi pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan ini akan ditentukan, lalu ketika dananya sudah cair, pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp2,4 juta di rekening mereka masing-masing, by name by address," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (26/8).

 

Teten mengatakan, dana bantuan pemerintah ini akan menyasar semua sektor UMKM di seluruh Indonesia. Termasuk di pelosok-pelosok daerah yang belum tersentuh perbankan. Bahkan ucap dia, UMKM yang belum memiliki rekening bank pun akan dibuatkan rekening baru.

 

"Untuk pendataan calon penerima program ini, kami menjemput data dari daerah lewat kepala dinas, koperasi, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, himpunan bank milik negara dan pemodalan Nasional Madani," kata Teten. (detik/kompas/tempo)


Komentar