UJIAN JOKOWI


Jakarta, MS

Tanah air kembali dilanda gundah gulana. Di penghujung tahun ini, rentetan persoalan menumpuk. Mulai dari peristiwa bencana alam, teror Covid-19 varian baru hingga bentrok berkepanjangan yang tak kunjung usai di tanah Papua. Gumul ini jadi ujian berat bagi sang kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Indonesia memang mengalami ujian di akhir tahun 2021 ini. Paling baru soal letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Hingga kini penanganan akibat efek material vulkanik hasil letusan salah satu gunung api paling tenar di Indonesia ini masih terus dilakukan. Belasan warga dilaporkan meninggal.

Presiden Jokowi sendiri dilaporkan akan meninjau daerah terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi pada Senin (6/12).

"Iya, benar besok (Pak Jokowi) ke Lumajang untuk meninjau dampak bencana," katanya.

Peristiwa bencana ini memang menjadi topik nasional. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah mengarahkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiagakan APBN guna memberikan dukungan anggaran.

"Saya meminta jajaran Kemenkeu untuk bersiaga dalam mekanisme dukungan anggaran APBN maupun TKDD dalam menghadapi bencana alam yang berpotensi meningkat menjelang akhir tahun dan awal tahun," tuturnya.

Sekadar informasi, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan 14 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Sejauh ini, BNPB mencatat ada puluhan warga yang mengalami luka bakar.

"Sebanyak 41 orang yang mengalami luka-luka, khususnya luka bakar, telah mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Penanggal. Selanjutnya mereka dirujuk menuju RSUD Haryoto dan RS Bhayangkara," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhar.

 

TEROR OMICRON

Tak hanya bencana alam, penanganan bencana non-alam juga jadi prioritas pemerintah saat ini. Terlebih, kini muncul ancaman varian baru Covid-19 yang diberi nama Omicron. Kemunculan varian ini memunculkan kekhawatiran global, termasuk di Indonesia. Pasalnya, varian Omicron oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dikelompokkan ke dalam kategori Variant of Concern (Voc).

VoC adalah varian virus corona yang bisa menyebabkan peningkatan penularan dan angka kematian akibat Covid-19. VoC juga merupakan varian dengan dua komponen VoI. Selain varian Omicron, varian virus corona lainnya yang juga masuk dalam kategori VoC adalah varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Melihat kondisi tersebut, Covid-19 varian Omicron memiliki potensi penularan yang tinggi. Varian baru yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan ini bahkan disebut lebih berbahaya daripada varian Delta.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim pihaknya akan berupaya mempercepat hasil tes pencarian strain virus corona (Covid-19) menggunakan metode pengurutan genom keseluruhan (Whole Genome Sequencing/WGS) guna mengantisipasi penyebaran varian Omicron di Indonesia.

Budi menerangkan saat ini Indonesia hanya memiliki 12 laboratorium pemeriksaan WGS. Keterbatasan itu menurutnya, karena akses pemeriksaan WGS yang mahal dan sumber daya peneliti yang terbatas. Apalagi, sambungnya, perlu penggunaan teknologi ilumina atau dengan mesin Oxford Nanopore Teknologi.

"Sekarang yang kita lakukan adalah kita pastikan bahwa WGS dari 12 laboratorium ini kita percepat round time-nya, yang jadinya 2 minggu kita tekan ke 5 hari kalau bisa 3 hari," katanya.

Budi juga mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh laboratorium untuk menambah strategi testing dengan menggunakan metode S Gene Target Failure (SGTF) untuk mendeteksi varian Omicron. Ia menjelaskan metode SGTF bisa dilakukan ketika gen S pada hasil tes laboratorium menggunakan Polymerase chain reaction (PCR) tak mampu mendeteksi gene S pada sampel.

"Nah kalau dia tidak ke-detect tapi yang gen lainnya positif, itu kemungkinan besar Omicron," kata dia.

Selain itu, Budi juga menyebut 12 laboratorium itu saat ini hanya terpusat di Pulau Jawa dan provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan tengah berproses membeli 11 mesin WGS baru yang akan didistribusikan ke Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku.

Menurut Budi, upaya itu sebagai bentuk surveilans ‘mengamankan’ Indonesia dari varian Covid. Selain itu, bentuk pencegahan lain adalah penguatan pemeriksaan di perbatasan dan juga perpanjangan masa karantina menjadi 10 x 24 jam. "Yang positif terutama di perbatasan. Di border [perbatasan] itu harus di-WGS," ujarnya.

Mantan wakil menteri BUMN itu juga memastikan varian Omicron belum teridentifikasi sejauh ini di Indonesia berdasarkan pemantauan dan hasil pemeriksaan WGS. Budi kemudian merinci sampai saat ini sudah ada 249 kasus yang terkonfirmasi varian Omicron di 21 negara di dunia. Negara yang melaporkan kasus varian Omicron tertinggi yakni adalah Afrika Selatan dengan 128 kasus.

Ia berjanji pemerintah akan memperketat pengawasan seluruh pintu masuk Indonesia untuk mencegah penyebaran varian ini. Selain itu pihaknya juga akan menggenjot pemeriksaan WGS untuk mendeteksi varian yang pertama kali ditemukan di Afrika bagian selatan ini.

 

KONFLIK PAPUA TAK BERUJUNG

Sepanjang 2021 ini konflik di tanah Papua antara militer TNI melawan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) ramai jadi sorotan. Korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak. Tak sedikit pula prajurit terbaik tanah air yang gugur dalam kontak senjata ini.

Konflik Papua memang bukan baru terjadi. Lebih dari 50 tahun gejolak menyeruak di ujung timur Indonesia ini. Tahun 2021 ini, KKB oleh pemerintah telah dilabeli status teroris.

Menko Polhukam Mahfud MD sendiri telah menyatakan pemerintah Indonesia akan menempuh pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah keamanan di Papua, yaitu mengedepankan "operasi teritorial" dan bukan "operasi tempur".

Hal ini disampaikan Mahfud MD usai bertemu Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa, belum lama ini. "Intinya itu pendekatan [baru di] Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis Artinya pendekatan di Papua itu bukan senjata, tapi kesejahteraan. Pendekatan teknisnya, tentu, adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur," kata Mahfud MD dalam jumpa pers bersama Panglima TNI, usai pertemuan tersebut, di kantornya.

Di hadapan wartawan, Mahfud MD mengaku dia sudah berdiskusi dengan Panglima TNI Andika Perkasa, yang disebutnya memiliki gagasan dalam pendekatan baru keamanan di Papua.

Sementara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan, pihaknya akan melakukan perubahan dalam menangani konflik bersenjata di Papua, namun dia tidak menjelaskan rinciannya. "Saya menggunakan dasar hukum yang sudah dikeluarkan pemerintah, dan itu nanti secara detil, akan saya jelaskan pada saat saya di Papua, minggu depan," kata Andika.

Sejumlah pihak mengharapkan pendekatan baru ini akan bermuara pada proses penghentian konflik bersenjata antara pasukan TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di Papua. Salah-seorang anggota tim kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, mengharapkan pendekatan baru itu dapat menurunkan frekuensi kekerasan di wilayah itu.

"Sebaiknya mengutamakan juga masyarakat [di Papua] yang terdampak secara langsung [akibat konflik bersenjata]. Itu tidak ada yang mengurus sejak 2018," kata Adriana.

Dia juga menyarankan agar pendekatan baru oleh Panglima TNI itu melalui "konsultasi publik" yang melibatkan para pihak terkait di Papua. "Tentunya TNI memerlukan dukungan dari elemen-elemen di Papua. Karena tidak bisa konsep itu datang begitu saja tanpa dimengerti dan juga tanpa didukung," ujar Adriana.

Namun demikian, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebby Sambom, menganggap ‘pendekatan baru’ itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah di Papua. "Kegiatan apapun yang mau mereka bikin itu tidak akan berhasil, itu akan menjaring angin. Sama saja, hampa," kata Sebby.(kpc/bbc)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors