Bencana yang menerjang Palu, Donggala dan sekitarnya, jadi pelajaran berharga untuk Sulawesi Utara (Sulut). Letak Nyiur Melambai yang duduk di jalur ring of fire, jadi penyulut. Rentan musibah, gerak mitigasi bencana digedor.

Hal itu pernah mencuat dalam forum dunia yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Sulut, tahun 2011 silam. Bertajuk Asean Regional Forum-Disaster Relief Exercise (ARF-Direx) atau latihan bersama internasional penanggulangan bencana, sederet potensi bencana yang diprediksi mencengkram wilayah di kawasan Bibir Pacific mencuat.

Sulut dikelilingi tiga lempeng tektonik, diantaranya lempeng Indo Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Kemudian, terdapat enam patahan, seperti patahan Gorontalo, patahan Bitung, patahan Amurang, patahan Manado, patahan Palu dan patahan Sorong.

Kondisi ‘rawan’ ini membuat forum merekomendasikan langkah antisipasi berupa sosialisasi kepada masyarakat bagi potensi ancaman bencana dan langkah penanggulangan dan antisipasi.

Hal itu diperkuat pengakuan pakar tsunami Indonesia, Dr Subandono Diposaptono. Menurut dia, Sulut masuk kategori daerah rawan gempa bumi yang bisa saja terjadi hingga magnitude delapan. "Palung laut sebelah utara yang membentang dari Sulawesi bagian barat hingga bagian utara, serta busur mayu bagian timur Sulawesi yang membujur dari selatan ke utara, membuat Provinsi Sulut memiliki potensi terjadinya gempa disertai gelombang tsunami," terang Subandono saat menghadiri ARF-Direx, 14-20 Maret 2011, yang diikuti 20 negara.

Bahkan, Subandono memaparkan di bagian timur Sulut terdapat dua busur yang saling berdekatan, yaitu busur mayu dan busur Halmahera. "Bagian timur Sulut terdapat induksi ganda karena terdapat busur mayu dan busur Halmahera, untuk busur Halmahera tercatat 32 kali terjadi tsunami," tandas almarhum Subandono.

Untuk itu, pakar tsunami nasional ini merekomendasikan sejumlah pelatihan yang harus dilakukan pemerintah dan dapat segera membuat peta rawan bencana. Utamanya, terhadap beberapa daerah rawan bencana seperti di Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Berkaca dari kondisi gempa bumi dan tsunami yang terjadi di di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan peluang ‘hadir’ di Sulut, reaksi kritis mengalir deras dari berbagai kalangan. Khususnya datang dari wakil rakyat di jazirah utara Pulau Selebes.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Juddy Moniaga, mendorong pemerintah bumi Nyiur Melambai untuk memiliki rencana penanggulangan bencana. Menurut dia, tidak masalah ketika Sulut mengadopsi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang dalam kebijakannya mendorong desa-desa di daerah itu untuk memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Bagi dia, langkah ini dipandang untuk meminimalisir risiko bencana di Sulut. "Apa yang bagus harus kita adopsi. Tapi intinya kalau itu bagus kita setuju dan support," tandas Moniaga, Senin (8/10) kemarin.

Memang harus diakui, kata Moniaga, kebijakan semacam ini memerlukan anggaran yang besar. Sumber dananya, entah di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota atau provinsi. "Tapi semua konsekuensi anggaran," pungkasnya.

Kebijakan semacam ini akan dikonsultasikan pada kementerian terkait. "Kita konsultasi dulu ke kementerian. Karena kita bahas APBD juga setiap tahun anggaran harus sesuai juknis (petunjuk teknis) dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," tuturnya.

"Tiap tahun anggaran ada pedoman penyusunan yang baru yang diterbitkan tiap tahun dari kementerian," imbuhnya.

Pengamat pemerintahan dan kemasyarakat Sulut, Rolly Toreh SH beranggapan, kejadian yang terjadi di Sulteng ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat Sulut untuk sadar bencana. Artinya, bencana harus diantisipasi sejak dini untuk meminimalisir banyak korban jiwa. “Pada tahun 2011 hingga 2015 silam, banyak daerah di Sulut yang berlomba-lomba menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana. Bahkan, sudah melibatkan sekolah-sekolah. Namun, untuk saat ini kami menilai sudah lebih berkurang,” tutur Rolly, Senin (8/10) malam.

“Jangan sampai sudah terjadi bencana baru bertindak. Lebih baik harus ada tindakan pencegahan terlebih dahulu untuk menghindari banyak korban. Sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus lebih solid dalam menggiatkan sosialisasi-sosialisasi terkait antisipasi dalam rangka menambah wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana. Selanjutnya, mengupayakan lewat dana APBD untuk kegiatan-kegiatan berbau mitigasi bencana,” kunci dia.

AKTIFITAS SOPUTAN CS DIAWASI

Selain gempa bumi, Sulut mengoleksi sederet gunung berapi yang masih aktif. Potensi erupsi menganga. Untuk itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), intens mengawasi.

Misalnya, Gunung Soputan di Minahasa Tenggara (Mitra) dan Minsel, Gunung Lokon di Kota Tomohon dan Gunung Karangetang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Hingga saat ini, Soputan Cs masih berstatus siaga. 

Baru-baru ini, Gunung Soputan meletus. Selain ribuan kubik abu vulkanik yang terlontar ke udara, gunung yang dicap paling aktif di Indonesia ini, telah memuntahkan lava pijar selama beberapa hari.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Pos Pengamatan Gunung Soputan terus memantau aktivitas vulkanik yang terjadi. Lewat cuitannya di twitter, Kamis (4/10), Sutopo meminta  masyarakat tetap tenang namun mengikuti rekomendasi dari PVMBG. Kata dia, dalam lingkar empat kilometer dari puncak gunung tidak ada permukiman sehingga masih aman.

"Guguran lava pijar menuruni lereng Gunung Soputan di Sulawesi Utara pada 3/10/2018 pukul 23.25 WITA. Status Siaga (level 3). Tidak ada korban jiwa dan masyarakat belum perlu mengungsi. Tetap tenang. Ikuti semua rekomendasi PVMBG." ungkap Sutopo.

Menurut Sutopo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut, Minahasa Tenggara (Mitra), Minsel dan Minahasa, juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi Soputan.

AWASI PEMBANGUNAN GEDUNG

Pembangunan di Sulut harus terkontrol. Pemerintah didorong untuk mengawasi dan tegas kepada siapapun yang akan mendirikan gedung. Berkaca dari runtuhnya bangunan akibat gempa bumi dan tsunami di Palu, bangunan yang didirikan tidak boleh asal-asalan. "Pemerintah harus kontrol setiap pembangunan. Harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)," ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Juddy Moniaga, belum lama.

Dia pun menegaskan, bagi pemberi izin, perlu selektif. Jangan hanya asal terbitkan izin mendirikan bangunan (IMB). “Agar bangunan tidak mudah roboh," tegasnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Misel-Mitra ini menyampaikan, semua pembangunan di Sulut harus sesuai standar pembangunan. Itu diatur lewat regulasi yang ada. "Semua bangunan publik, baik swasta maupun pemerintah seperti mall, rumah makan, hotel dan lain - lain," urainya.

Moniaga menambahkan, tampaknya bagi pihak swasta, pemerintah sekarang ini terkesan hanya asal memberikan izin. "Jangan hanya raup keuntungan. Karena soal IMB diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2002," serunya.

MITIGASI STRUKTURAL DI DAERAH RAWAN GEMPA

Gempa bumi dan tsunami di Sulteng menyisakan banyak pelajaran. Salah satunya terkait upaya mitigasi struktural di daerah rawan gempa. Pelajaran ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia, karena hampir wilayah masuk dalam daerah rawan bencana atau ring of fire.

Pelajaran pertama adalah memilih rangka atap dan genting yang tepat untuk wilayah rawan gempa. Laporan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, bangunan di wilayah Donggala umumnya menggunakan rangka atap baja. Namun genteng yang digunakan berbahan keramik yang mudah jatuh bila ada guncangan.

"Jika menggunakan rangka baja sebaiknya gunakan genting multiroof yang disekrup, sehingga tidak mudah jatuh dan menimbulkan cedera," kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Ahmad Yurianto, Sabtu (29/9).

Pelajaran selanjutnya adalah jangan menaruh barang berat di atas peralatan rumah tangga, misal lemari. Sama seperti pemilihan genting, hal ini untuk mencegah terjadinya cedera kepala bila ada guncangan akibat gempa. Ahmad mengatakan, cedera kepala adalah salah satu yang paling banyak dialami korban gempa dan tsunami. Cedera ini harus segera ditangani sebelum menjadi infeksi atau mengancam keselamatan korban.

Ahmad juga menyarankan tidak membangun ruang di bawah tangga. Ruang kosong ini kerap digunakan sebagai tempat berlindung ketika terjadi guncangan. Akibatnya, korban tak bisa menyelamatkan diri saat tangga mulai runtuh. Saran lainnya adalah tidak menempelkan barang yang terlalu berat di dinding rumah. Dinding dengan beban yang terlalu berat berisiko cepat runtuh akibat goncangan atau terjangan air.

MASYARAKAT SULUT DIMINTA WASPADA DAN SIGAP BENCANA

Potret pilu akibat bencana alam yang menerjang palu, Donggala dan sekitarnya, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bereaksi. Peringatan waspada bencana langsung dikumandangkan.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah menginstruksikan seluruh kepala daerah di Sulut, untuk waspada bencana alam.  “Seluruh masyarakat dan stakeholder terkait, diminta tetap waspada dan sigap jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” terang Olly melalui Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw.

Semua stakeholder saat ini harus terus berkoordinasi dan mempersiapkan semua keperluan terkait penanggulangan bencana, mendata semua relawan bencana, dan satkorlak penanggulangan bencana. Di samping itu, harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang SOP evakuasi jika terjadi bencana.

"Para walikota dan bupati, serta semua pihak diminta untuk meyakinkan masyarakat setempat. Sampai saat ini, Sulut masih dalam keadaan kondusif dan aman terkendali. Di samping itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar dan memastikan kebenarannya dari sumber yang terpercaya," kunci Kandouw.(kmp/dtc/tmp/rep/tim ms)