Awasi Perekrutan PPDP, Bawaslu Genjot Jajarannya


Manado, MS

Roda proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bergulir. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Sulawesi Utara (Sulut) ‘pasang mata’. Radar proteksi terhadap yang terafiliasi partai politik (parpol) menyala.

Itu ditegaskan Pimpinan Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangellu. Pihaknya sudah memberikan himbauan kepada jajarannya di kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan aktif terhadap perekrutan PPDP. Para pengawas pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimintanya untuk melihat latar belakang dari mereka yang direkrut sebagai PPDP. Mereka yang direkrut harus benar-benar tidak memiliki potensi memihak. Seperti yang terafiliasi dengan parpol.

"Perlu melihat latar belakang yang bersangkutan apakah berafiliasi dengan partai politik, pernah tim sukses atau kampanye, pernah saksi parpol atau peserta pemilihan kemarin," tegas Pangellu, Selasa (7/7), di tempat kerjanya.

Dia pun meminta jajarannya, bila kemudian didapati ada PPDP yang masuk kategori tersebut supaya segera ditindaklanjuti. Itu dengan melaporkannya kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kalau ditemui untuk bisa ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU," ujarnya.

Selanjutnya, Pangellu meminta KPU supaya lebih selektif dalam perekrutan PPDP. Hal itu karena mereka adalah garda dalam pemutakhiran data pemilih. "Seharusnya orang-orang yang direkrut adalah mereka yang berintegritas, yang tidak ada sangkut paut dengan keberpihakkan dan berafiliasi dengan parpol manapun," kuncinya.

 Diketahui, jadwal pembentukan PPDP mulai 24 Juni hingga 14 Juli 2020. Setelah ditetapkan, masa kerja mereka akan dimulai pada 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. (arfin tompodung)

 


Komentar