Manado, MS

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah didepan mata. Tahapan menuju pesta demokrasi rakyat tahun 2020 telah dimulai. Salah satunya menyangkut pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pencalonan perseorangan.

Tahapan itu dinilai rawan terjadi money politic. Apalagi proses pengumpulan KTP itu bertepatan dengan momentum perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Situasi itu rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan aksi politik uang demi mendapatkan KTP.

Indikasi itu diungkap  Anggota KPU Sulut, Yessy Momongan, saat memberikan materi  dalam Sosialisasi Pencalonan Perseorangan, Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, di Hotel Aston Manado, Rabu (4/12) kemarin.

Sepak terjang penyelenggara Pilkada pun diuji. Utamanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Yang perlu diawasi soal pengumpulan KTP dengan cara money politic. Ini perlu pengawasan ketat dari rekan-rekan kita. Secara khusus di Bawaslu," ujar Momongan dalam kegiatan yang diprakarsai KPU Sulut itu.

Terkait berbagai anggapan sulitnya maju di jalur perseorangan, mengingat salah syarat harus mengumpulkan 190.812 KTP masyarakat untuk maju di Pilgub, disebut untuk menyetarakan dengan suara partai politik (parpol) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

"Bila parpol di pemilu sudah dapat suaranya, kini bagian perseorangan untuk mengumpulkan dukungan. Jadi memang sudah diatur supaya adil. Kan jalur perseorangan punya segmen tertentu," ujar mantan Ketua KPU Sulut ini.

Sementara Anggota KPU Sulut lainnya, Salman Saelangi mengaku persiapan pilkada 2020 relatif singkat dibandingkan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Tahapan pemilu 2019 sudah dimulai sejak tahun 2017. Itu ditandai dengan verifikasi partai. 

"Sedangkan pilkada 2020 hanya 9 bulan waktunya. Belum lagi dengan adanya keterlambatan penandatanganan  NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah). Jadi persiapannya tergolong singkat,” bebernya.

“Jadi semua penyelenggara pilkada harus all out dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tahapan yang diatur,” pungkasnya.

Sosialisasi itu dihadiri pula oleh Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, yang juga ikut memberikan materi. (arfin tompodung)