Keluh masyarakat kian kencang merespon sawit yang terus menjamur di bumi Nyiur Melambai. Reaksi kritis meletup dari personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Polemik ini dinilai butuh keseriusan. Wakil rakyat yakin Gubernur Olly Dondokambey mampu tuntaskan persoalan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi. Ia mengungkapkan, sebelum duduk di gedung cengkeh, dirinya sudah sempat berjuang sampai ke Kementerian Perkebunan Republik Indonesia terkait masalah ini. Hanya saja menurutnya, pemerintah yang di Jakarta tidak serius mengawal persoalan tersebut.

“Seakan-akan tidak serius dikawal. Saya yakin gubernur bisa menyelesaikan urusan ini karena salah satu pemicu kelapa anjlok adalah itu (keberadaan sawit, red),” ungkap Yusra, baru-baru ini, di ruang kerjanya.    

Ia mengakui, kalau dirinya salah satu anggota dewan yang menolak soal sawit karena dampak-dampaknya yang berefek negatif. Dijelaskannya, ketika mereka ke Kalimantan, masyarakat di sana malahan ada kecenderungan beralih ke kelapa dalam.

“Diskusi dengan masyarakat di sana, mereka menyarankan kalau daerah kami tidak ada sawit,  sebaiknya jangan didatangkan sawit. Artinya dengan belum ada sawit saja kelapa kita sudah hancur. Apalagi ada sawit. Ini kalau dalam hukum, seakan-akan sesuatu yang belum habis makan kita ambil makanan baru lagi, akhirnya dua-duanya tidak termanfaatkan,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Di sisi lain keberadaan sawit memicu terjadinya kekeringan. Fakta-fakta tersebut menurutnya telah mulai terjadi di Bolaang Mongondow Raya (BMR). Kemudian pasca masuknya sawit, petani-petani tidak tahu lagi mau dikemanakan. “Jadi masuk kelapa sawit petani juga  kehilangan lahan garapannya. Kelapa sawit kan tidak sejarang tanaman kelapa. Kelapa semakin tinggi semakin bagus. Sawit semakin tinggi semakin padat,” jelasnya.

Masyarakat di sana menurutnya, memang dipekerjakan tapi pendapatan mereka menurun dibandingkan mereka berkebun sendiri. “Karena kan dia shift hari ini 10 orang besok 10 orang. Berarti kan selama dua minggu mereka tidak kerja. Mereka tidak dapat apa-apa. Ini penting disikapi Pemerintah Provinsi. Yang terjadi kan izin sudah keluar. Harus ada negosiasi dengan pihak perusahaan agar dia tidak terlalu melebar, itu jalan keluarnya. Nanti bermasalah dengan masyarakat akhirnya,” kuncinya. (arfin tompodung)