Langowan, MS

Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Lembah Hijau di Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat, disoal. Dinilai tanpa kajian dan perencanaan matang, fasilitas publik berbanderol sekira Rp600 juta ini jadi bahan pergunjingan.

Pantauan media ini, kondisi bangunan RPH kian memprihatinkan. Sejak dibangun tahun 2009 silam, infrastruktur yang digarap Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu, tak jelas pemanfaatannya. Padahal dana yang digelontorkan untuk pengerjaan proyek tersebut tak sedikit.

Hasil penelusuran, proyek pembangunan fasilitas tersebut menelan anggaran mencapai Rp600 juta lebih. Mirisnya, dana sebesar itu terpaksa mubasir akibat RPH tak kunjung dimanfaatkan.

Camat Langowan Barat, Lendi Aruperes, saat dimintakan keterangan soal status RPH itu menyebutkan,  tanggungjawab pengelolaan telah diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani.

"Memang benar bangunan itu dananya dari pemerintah, yaitu melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Tapi setahu saya, setelah selesai dibangun pengelolaannya sudah diserahkan kepada masyarakat," terang Aruperes yang menjabat sebagai Camat Langowan Barat di era pembangunan RPH tersebut.

Jika saat ini infrastruktur tersebut tidak dimanfaatkan atau mubasir, menurut dia, tanggungjawabnya adalah kepada kelompok masyarakat yang telah dipercayakan untuk mengelola RPH. "Nanti akan kita koordinasikan kepada kelompok tani yang dipercayakan untuk mengelolanya," tandas dia.

Kondisi tersebut memicu reaksi kritis sejumlah masyarakat di sekitar RPH.  "Seharusnya pemerintah melakukan perencanaan yang matang dan disertai proses pengkajian yang cermat sebelum membangun infrastruktur seperti ini. Minimal dilakukan survei terlebih dahulu dan menelaah kebutuhan masyarakat, apakah cocok tidak dibangun RPH. Supaya sasaran pemanfaatannya jelas dan tidak mubazir seperti sekarang ini," cetus Roy Lowing, salah satu warga Langowan Barat, Selasa (28/8).

Hal senada diungkapkan Rafdy Sumolang. Dia menilai, ketidakjelasan pemanfaatan fasilitas tersebut jelas merugikan masyarakat. Sebab uang yang digunakan untuk membangun adalah uang rakyat. "Coba kalau dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana publik lainnya yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, pasti manfaatnya akan jelas dirasakan," cetusnya.

"Namun setidaknya ini jadi pembelajaran buat pemerintah, agar ke depan lebih memantapkan perencanaan untuk program-program yang akan dibuat. Supaya semuanya terarah jelas dan menyentuh kebutuhan masyarakat," kunci Rafdy.(jackson kewas)