Petani Banyak Alih Profesi, Deprov Sorot Pemerintah


Manado, MS

Sektor pertanian dikritisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Adanya petani yang mulai beralih profesi sebagai penyebab. Efek persoalan itu dinilai karena sektor ini tak lagi membawa kesejahteraan bagi mereka.

Hal tersebut disorot Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2018 DPRD Sulut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut didesak untuk perlu memperhatikan para petani terkait hal ini. “Dikarenakan banyaknya petani yang beralih profesi karena sektor pertanian tidak lagi mendatangkan kesejahteraan,” tegas Sekretaris Pansus LKPJ Gubernur 2018, Cindy Wurangian, saat paripurna internal DPRD Sulut, baru-baru ini, terkait penyampaian hasil pembahasan LKPJ Gubernur 2018.

Gambaran tidak bertambahnya kesejahteraan petani bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang belum ada peningkatan. Hingga kini tidak pernah melewati 100 persen. “Indikatornya adalah (kesejahteraan petani, red) nilai tukar petani dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu berada di bawah 100,” pungkas anggota dewan provinsi (deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.  

Pansus juga mendorong, perlu adanya peningkatan bantuan bagi kelompok tani. Misalnya, dalam pemberian bibit kelapa dalam satu kelompok tidak hanya 100 bibit. “Demikian halnya kelompok peternak, satu kelompok tidak hanya diberikan dua ekor sapi,” tuturnya. (arfin tompodung)


Komentar