Jakarta, MS

Stabilitas nasional jelang penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019, terusik. Penolakan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) ditengarai jadi pemicu.

Sederet aksi ‘teror’ kian mencuat. Mulai dari ancaman gerakan people power hingga indikasi aksi terorisme di hari H penetapan hasil pemilu 2019 tersebut. Teranyar, beredar video yang diduga bakal mengarahkan massa untuk menduduki KPU, Istana dan DPR pada tanggal 22 mei.

Terindikasi arahan di video yang telah viral di media sosial (medsos) berasal dari mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjan Kopassus) Mayjen TNI (Purn), Soenarko.

Dalam video tersebut, pria diduga Soenarko, yang berkumis tebal dan berpakaian kemeja lengan pendek merah marun, duduk di kursi di belakang meja bundar. Ia tampak tengah berbincang dengan orang lain yang tak terlihat wajahnya.

Sosok yang disebut-sebut merupakan pendukung Prabowo-Sandi itu kemudian melontarkan soal rencana aksi mengepung KPU pada saat hari penetapan penghitungan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei. "Di situ kita cuma duduk, kita duduk, ya tutup, diharapkan kalau tanggal 20 baru datang 100 ribu, tanggal 21-nya sudah jadi 500 ribu, satu juta, maka kita kalau habis ini pulang ke daerah bisa mungkin merancang itu, kita rancang itu," tuturnya dalam video.

"Nanti kalau tanggal 22 diumumkan, kalau Jokowi menang, yang kita l tutup KPU, tutup, kemudian mungkin ada tutup Istana dengan DPR, Senayan, kita enggak ada ke Monas, tapi dalam jumlah besar, kalau jumlah besar polisi juga bingung," terang Soenarko lagi. "Kalau nanti kebetulan diumumkan 02 ya kita syukuran aja di situ," timpal eks Pangdam Iskandar Muda pada tahun 2008-2009 itu.

Terkait video itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebut tengah oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri tentang kebenaran dari video tersebut.

Diketahui, aksi people power telah dikumandangkan sederet elit pendukung Prabowo-Sandi, sebelum pemilu. Mulai dari Amien Rais, Rizieq Shihab, Kivlan Zen, Bachtiar Nazir, Eggi Sudjana, Permadi, Lieus Sungkharisma serta sejumlah elit kubu Prabowo-Sandi lainnya. Dan wacana itu memuncak, usai pemilu, tatkala pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, unggul dalam quick count  dari mayoritas lembaga survei nasional serta real count situng KPU.

Namun wacana people power telah diganti dengan gerakan kedaulatan rakyat oleh Amien Rais, menyusul sejumlah penggagas people power telah dilaporkan ke aparat kepolisian dengan laporan dugaan makar. Salah satunya Eggi Sudjana yang tengah dalam proses penyidikan di Polri.

Sebelumnya, aparat Densus 88 Antiteror Polri berhasil membekuk sembilan terduga teroris di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara serentak pada Selasa (14/5). Para terduga teroris itu  berencana menyerang kantor polisi serta melakukan aksi amaliyah mereka saat momentum pemilu.

Tak hanya itu, berdasarkan pemeriksaan sementara terduga teroris jaringan Jamaah Nasharut Daullah (JAD) Bekasi, berencana meledakkan bom saat ada demo di KPU pada Rabu 22 Mei 2019. Hal itu diungkap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

GERINDRA TAK JAMIN DAMAI

Elit partai Gerindra tak menjamin penetapan dan pengumuman hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan oleh KPU pada 22 Mei mendatang akan berlangsung lancar. Karena Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai banyak terjadi kecurangan yang dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Demikian diungkap Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon. Wakil Ketua Gerindra menyatakan berbagai kecurangan yang telah terjadi di pemilu harus di protes.

"Masa kemudian kalau sudah curang mau damai, harus diprotes dulu dong kecurangan ini. Mana saya tahu (22 Mei akan damai atau tidak), saya bukan peramal. Tergantung rakyat maunya bagaimana, kita lihatlah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/5).

“Rakyat harus tetap memperjuangkan keadilan hingga waktu penetapan dan pengumuman hasil Pemilu 2019 nanti,” imbuhnya.

Terpisah, Juru Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Muhammad Syafii alias Romo Syafii mengatakan pengalaman buruk saat mengajukan gugatan hasil Pemilu 2014 silam ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat pihaknya memutuskan untuk tidak menempuh langkah serupa tahun ini.

Terlebih, dia melanjutkan, konstitusi sudah tidak lagi dijalankan oleh pemerintahan saat ini.  "Saya kira konstitusi sekarang sudah tidak berjalan. Konstitusi sudah tidak lagi dijalankan oleh pemerintah yang mendapat amanah untuk menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata dia.

Namun, Syafii tidak memberikan penjelasan langkah yang akan ditempuh pihaknya dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei mendatang secara lugas.

Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh langkah yang sesuai dengan konstitusi dengan mengacu pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Syafii berkata, pihaknya akan melihat keinginan rakyat dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 yang telah berlangsung secara curang.  "Ketika UUD dipastikan sudah tidak dilaksanakan, tolong diingat kedaulatan tetap berada di tangan rakyat," timpalnya.

Capres Prabowo sendiri telah menyatakan menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 karena dianggap curang. Namun dia menyatakan masih menaruh harapan kepada KPU. "Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidak-adilan dan ketidak-jujuran," kata Prabowo, Selasa (14/5) dalam jumpa pers.

Tak hanya itu, BPN  Prabowo-Sandi juga telah menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara di Pemilu 2019 dari tingkat kabupaten/kota hingga KPU pusat. Sikap ini diambil karena BPN Prabowo menuding ada kecurangan di Pemilu 2019. Hal itu diungkap Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, seusai simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Meski dalam symposium kubu Prabowo-Sandi mengklaim menang dalam perolehan suara sementara berdasarkan hasil penghitungan C1 dari 444.976 TPS (54,91 persen) per 14 Mei pukul 12.28 WIB, persentase 54,24 persen, sementara Jokowi-Ma’ruf meraup 44,14 persen.

POLRI ALL OUT PENGAMANAN

Polri menjamin penetapan hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019 akan berlangsung aman dan damai. Namun pihak TNI-Polri tidak mengendurkan pengawasan, terutama di media sosial.

"Jadi menjelang tanggal 22 Mei nanti, di mana saat ini penghitungan sudah di KPU pusat, Bawaslu pusat. Oleh karenanya, kekuatan maksimal sudah disiagakan juga di Jakarta, kemudian di objek-objek vital. Namun itu untuk antisipasi," kata Kabaharkam Polri Irjen Condro Kirono di Hotel Grand Paragon, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis (16/5) kemarin.

Condro mengatakan Polri memiliki tim cyber crime untuk berpatroli dan mengidentifikasi provokasi-provokasi di media sosial. Condro mengimbau masyarakat tetap tenang karena TNI dan Polri memberikan jaminan keamanan.

“Sehingga kita hanya mengimbau saja bahwa masyarakat tetap tenang, tetap jalankan aktivitas seperti biasa. Polri, TNI, memberikan jaminan keamanan. Dan saya yakin seluruh warga negara dan bangsa Indonesia, tidak ingin terpecah belah. Ingin tetap adanya persatuan serta kesatuan," ungkapnya.

Condro membenarkan adanya informasi yang beredar di media sosial soal kedatangan massa ke Jakarta. Condro pun mengimbau pihak yang berbeda pilihan tetap damai dan bersaudara. "Ya, itu kan informasi itu kan di media sosial. Oleh karena itu ini kan kita melakukan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial. Kita selama ini proses pemilu di daerah-daerah berjalan dengan aman, dengan damai. Yang berbeda pilihan, itu juga mereka memahami mereka berbeda pilihan, tapi mereka tetap bersaudara. Itu seperti itu," tutur Condro.

"Sehingga dengan adanya provokasi untuk datang ke Jakarta, itu kita juga harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat yang ada di desa, di daerah itu sendiri, di kabupaten, di provinsi. Dia (petugas) akan melakukan langkah-langkah tertentu," pungkasnya.

Tak hanya itu Polri juga akan intens patroli siber untuk memantau konten-konten negatif dan provokatif terus dilakukan. "Sampai saat ini relatif aman, kondusif, seluruh Indonesia se-Nusantara relatif aman. Ada berbagai info di medsos, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate, kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa dan lain-lain," kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Kamis kemarin.

Iqbal menegaskan pihaknya mengantisipasi setiap potensi kerawanan yang bakal terjadi. Selain itu, sambung Iqbal, Polri juga siap mengamankan aksi unjuk rasa terkait hasil pemilu. "Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan, akan tetapi sampai saat ini, sampai hari ini semua unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum dalam isu pemilu, tidak mempercaya KPU, pemilu curang, dan lain-lain masih dalam taraf aman, relatif aman," tegasnya.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu yakin setiap kelompok masyarakat akan menghormati hukum di Indonesia. Setiap aksi yang akan dilakukan, kata Iqbal, pasti sesuai dengan koridor hukum. "Kami yakin dan percaya, kelompok mana pun akan menghormati hukum di negara ini. Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan ini tidak boleh dilakukan, hal-hal ini koridornya ini, dan sebagainya, gitu kan. Tetapi kalo ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan," ujarnya.

Selain itu, Iqbal mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Menurut Iqbal, persatuan seluruh elemen bangsa merupakan hal yang utama.

"Bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan, apa namanya, seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya. Polisi dibackup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI insyaallah aman," tandasnya.

Senada dilontarkan Menko Polhukam Wiranto. Pengamanan pengumuman hasil pilpres pada 22 Mei 2019 dipercayakan penuh kepada TNI dan Polri.

"Nggak diarahkan lagi, Polisi dan TNI kan sudah menunjukkan suatu itikad yang sangat luar biasa. Mereka bersatu padu melakukan pengamanan-pengamanan secara maksimal akan melindungi segenap bangsa kepada rakyat Indonesia pemerintah itu dapat di jalankan, agar pemerintah hadir pada saat-saat dibutuhkan itu ada," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Kamis  kemarin.

"Dan sudah direncanakan semua hal yang menyangkut keamanan masyarakat dan sebagainya sehingga masyarakat tidak perlu takut, khawatir. Tenang-tenang saja jalani kehidupan seperti biasa," imbuh Wiranto.

Wiranto mengajak seluruh tokoh nasional dan pimpinan daerah untuk turut merawat persatuan. Wiranto ingin semua pihak menerima hasil pemilu dengan lapang dapa.

"Hanya kita mengajak pimpinan daerah, pimpinan nasional agar bersama-sama merawat. Ini tidak hanya diserahkan kepada polisi dan TNI, tapi kita smeua punya tanggung jawab untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, merawat supaya tidak terjadi konflik sosial, merawat agar semua pihak dapat menerima hasil pemilu dengan legawa," ucap Wiranto.

Legawa menurut Wiranto adalah semua pihak mengakui hasil pemilu. Kalau ada keberatan, Wiranto meminta pihak-pihak tersebut menyampaikannya melalui saluran hukum yang tersedia.

"Dengan legawa artinya apa? Artinya ya mengakui itu. Kalau ada masalah-masalah, salurkan ke hukum, ke lembaga hukum yang sudah disiapkan. Ada MK, DKPP, ada Bawaslu, ada Gakkumdu," kuncinya.

Sementara, penolakan terhadap aksi people power kompak diserukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai penjuru tanah air di Indonesia. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengurus Cabang Nahdathul Ulama (PCNU), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Legislator, Organisasi Adat, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, serta berbagai komponen anak bangsa lainnya.(dtc/cnn)