Manado, MS

Isu people power yang merebak mendapat tanggapan publik. Kabar ancaman pengerahan kekuatan rakyat usai pemilihan umum (pemilu) kans mengganggu keamanan. Kekompakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipandang jadi penentu.

People power dinilai sebagai ide yang sengaja dimainkan. Utamanya para peserta pemilu yang kalah bertarung di 2019. Isu ini disebut-sebut sebagai cara untuk merebut kekuasan yang tidak konstitusional.

"Dalam politik, ada licik yang dibenarkan, walaupun salah terkadang dibenarkan. Boleh licik tapi konstitusional. Demokrat sebelumnya dalam pemilihan presiden bergabung dengan Gerindra, setelah kubu di sebelah nampak mulai menang mereka mendekat ke 01," jelas pengamat politik Sulut, Ferry Liando, Selasa (14/5), saat dihubungi.

Menurutnya, kasus perpindahan Demokrat ini sangat licik namun tidak ada yang melarang secara aturan. "Tapi etika ini licik. Mereka tidak berjuang dalam pemenangan namun sekarang berjuang cari jabatan. Tapi masih itu yang bisa diterima timbang licik tapi tidak konstitusional. People power itu licik tapi tidak konstitusional karena akan mempengaruhi opini dan melegitimasi pemilu," ujarnya.

Baginya, ini sangat mengancam kenyamanan stabilitas bangsa. Namun dirinya bersyukur karena TNI sangat kompak dalam hal ini. "Karena kalau dilihat tokoh-tokoh agama pun terpecah-pecah karena hal ini (pilpres). Terlihat jelas , ada kelompok di sana dan di sin. Selama TNI tidak mendukung people power jangan harap. Karena ini lebih pada posisi ancam-mengancam,"  kuncinya. (arfin tompodung)