Para Tenaga Harian Lepas (THL) Minahasa Tenggara (Mitra) ‘menjerit’ dengan belum dibayarkannya upah kerja. Belum diterimanya upah sejak tahun anggaran dimulai, jadi pemicu. ‘Jeritan’ para THL memekak telinga sebab saat ini sudah berada di bulan kelima tahun 2019.

Diperoleh informasi, sudah ada beberapa dari para THL mmengundurkan diri sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), meski sisanya masih tetap turut melaksanakan pekerjaan pemerintahan.

Namun sejumlah keluhan terutama mereka yang harus didukung transportasi untuk bisa mencapai instansi kerjanya, terus menyembul. “Selain dan transportasi, ada makan dan minum, sebab sejak pagi hingga sore kita di kantor,” ungkap sejumlah THL meminta namanya tak ditulis.

Sedangkan banyak dari mereka yang telah berkekuarga mengaku membutuhkan upah kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. “Yah mudah-mudahan saja ini menjadi perhatian para atasan yang ada di pemerintahan,” tukas mereka.

Positifnya diinformasikan, pihak pemkab kini tengah melakukan validasi terhadap data THL sebelum diterbitkan Surat Keterangan (SK) penetapannya. “Sebab penyaluran dana harus dilegitimasi berdasarkan aturan yang berlaku. Namun sekarang sudah divalidasi pihak Inspektorat,” ungkap Kepala Bagian Hukum dan Perundang Undangan Sekretariat Daerah, Royke Lumingas.

Dia menjelaskan, usai validasi tersebut penandatanganan SK sudah akan dilakukan. “Kami harap para THL dapat bersabar dengan ini, agar nanti penyalurannya tak bermasalah dikemudian hari. Artinya harus mengikuti proses dan aturan yang berlaku,” pungkas Lumingas. (recky korompis)