Tomohon,MS

Rabu, 11 Juni 2025, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Reformasi GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Sinode GMIM. Aksi tersebut melibatkan para Pendeta, Penatua, Diaken, dan warga jemaat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi kepemimpinan dan pengelolaan keuangan di lingkungan GMIM.

Massa berkumpul di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon sebelum bergerak secara tertib menuju Kantor Sinode yang tak jauh dari lokasi titik kumpul. Dalam aksi ini, mereka menyampaikan petisi berisi berbagai tuntutan dan pernyataan sikap, termasuk dukungan terhadap program pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Langi.

Pimpinan aksi, Pdt Rely Tafuama MA, selaku penanggung jawab, didampingi Pdt Teddy Kansil MTh, memimpin jalannya demonstrasi dan dialog dengan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM. Dalam kesempatan tersebut, beberapa juru bicara dari massa aksi, termasuk Pdt Joke Mangare, Pdt Rita Dalos, dan Pdt Meiva Salindeho, menyampaikan penjelasan terkait alasan aksi dan isi petisi secara langsung di hadapan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM.

Berikut isi lengkap petisi yang disampaikan oleh Pdt Rita Dalos

**PETISI REFORMASI GMIM 2025**
1. Mendukung program pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Langi.

2. Menyatakan bahwa kepemimpinan BPMS saat ini sedang vakum, membingungkan, dan bertentangan dengan Tata Gereja GMIM Tahun 2021, karena adanya Ketua Pendeta Hein Arina dan Plt. Ketua Pendeta Janny Rende.

3. Menegaskan bahwa BPMS tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menafsirkan Tata Gereja GMIM Tahun 2021.

4. Menyatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dan proses hukum yang dijalani Pendeta Hein Arina adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

5. Mengkritik kegagalan BPMS dalam mengelola dan menata keuangan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

6. Menyoroti bahwa status tersangka Pendeta Hein Arina sebagai Ketua Sinode GMIM karena kasus penyalahgunaan dana hibah sangat memalukan citra GMIM dan menunjukkan pengelolaan keuangan yang kacau di Sinode GMIM.

7. Menuntut agar segera diadakan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) untuk perubahan Tata Gereja GMIM 2021 pada Juli 2025, sesuai hasil Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) di Likupang 2024.

8. Demi keutuhan dan kelangsungan pelayanan serta kepemimpinan GMIM, massa aksi meminta Pendeta Hein Arina segera mengundurkan diri sebagai Ketua BPMS GMIM.

9. Mendesak agar Pendeta Hein Arina diberhentikan sebagai pegawai organik karena dinilai tidak menjaga citra GMIM.

10. Menuntut transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk dana hibah UKIT, Rumah Sakit GMIM, dan dana hibah pemerintah kabupaten/kota.

11. Mengajak untuk menghentikan politisasi di tubuh GMIM.

12. Menuntut pemberhentian tunjangan-tunjangan Pendeta Hein Arina yang tidak lagi menjalankan tugas.

13. Meminta pemeriksaan penggunaan dana hibah ke Kerukunan Keluarga Pendeta dan Guru Agama.

14. Mengancam akan kembali dengan kekuatan lebih besar jika BPMS tidak mengagendakan SMSI Juli 2025 dan jika Pendeta Hein Arina tidak mundur dari jabatannya.

Petisi ini diakhiri dengan seruan "Save GMIM!"
Sementara itu, Plt Ketua Sinode GMIM, Pdt Janny Rende, menyatakan bahwa petisi tersebut akan dibahas dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS). Ia menambahkan, pihaknya akan memberi kesempatan kepada BPMS untuk membicarakan poin-poin substantif yang disampaikan, dan mengimbau jemaat tetap tenang serta mendoakan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik.

Aksi damai ini menjadi momentum penting bagi warga GMIM untuk menyuarakan aspirasi mereka demi keberlangsungan dan citra gereja yang lebih baik. Diharapkan, melalui dialog dan langkah-langkah konstruktif, masalah yang ada dapat segera diselesaikan demi kepentingan bersama. (RommyKaunang)