POLEMIK pencabutan bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Manado, berbuntut panjang. Elit partai berhaluan tengah terus bereaksi keras. Tak tanggung-tanggung nada kritis dikumandangkan langsung oleh Ketua Umum PSI, Grace Natalie.

Itu menyusul aksi pencabutan bendera partai yang membawa platform solidaritas, pluralitas beragama, suku, dan bangsa yang sempat viral di media sosial (medsos) tersebut diduga dilakoni oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).  

“Jelas menyalahi aturan (Pencabutan bendera PSI, red). Sebab yang harusnya melakukan itu adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Jadi bukan soal diganti dengan bendera partai apa, tapi  pelakunya. Cara dia lakukan pencabutan (Bendera PSI, red),” tegas Natalie, kala dimintai tanggapan terkait pencabutan bendarra PSI, usai mengikuti kegiatan Safari Toleransi di Manado Convention Center (MCC), Rabu (27/3) kemarin.

Menurutnya, PSI sudah mengikuti prosedur untuk memasang atribut partai, namun kemudian diduga dicopot oleh ASN. “Ini yang kami harapkan. ASN yang tidak netral, harus ditindak. ASN itu tidak boleh lakukan pencopotan atribut, kecuali bawaslu,” lugas mantan presenter berita televisi swasta itu.

Bagi srikandi berparas cantik itu, proses pemilu itu memiliki aturan main. Jika tidak mengikuti aturan main, maka akan mengacaukan suasana. “Sementara pemilu tinggal 3 minggu lagi. Penyelenggara diminta agar menindak. Agar ada aturan main yang jelas untuk semua partai peserta pemilu,” tuturnya.

Disinggung soal hubungan PSI dengan Nasdem, Grace mengklaim baik-baik saja. Mengingat kedua partai itu, sama-sama mendukung calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. “Kalau hubungan dengan Nasdem, seperti biasa. Baik-baik saja. Jadi sekali lagi, ini bukan soal pergantian bendera partai apa. Tapi cara serta pelakunya. Itu yang kita sorot dan kritisi,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PSI Sulut, Melky Pangemanan, telah menegaskan akan memproses aksi pencopotan dan perusakan bendera PSI. Hal itu dinilai merupakan tindakan melawan hukum. "Kami DPW PSI Sulawesi Utara akan memroses hukum kejadian ini," tegasnya, kemarin.

Apalagi menurutnya, pelanggaran tersebut diduga dimotori oleh oknum Camat di Pemkot Manado. Bendera PSI dicopot dan dirusak lalu digantikan bendera partai lain. Baginya hal ini sangat mencederai demokrasi. "Saya selaku Ketua DPW PSI Sulawesi Utara, menghimbau kepada semua pihak terutama pengurus dan kader PSI di Sulut agar jangan terpancing dan terprovokasi. Kita akan tempuh sesuai prosedur hukum. Laporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan pihak kepolisian," timpalnya.

Polemik yang memanas di momen kedatangan Ketua Umum Nasdem dan PSI ini, ditengarai terjadi  pukul 04.00 Wita, Selasa (26/3). Hal itu dijelaskan Wakil Ketua DPW PSI Sulut, Jurani Rurubua. Ia menyampaikan, kejadian tersebut sewaktu tim dan relawannya memasang bendera di tempat yang sudah disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) sejak jam 24.00 Wita malam sampai  pukul 04.00 pagi. Mereka bergerak dari Manado Convention Center (MCC) menuju ke Bandar Udara (Bandara) Sam Ratulangi. "Sampai di depan transmart, bertemulah kami dengan tim pemasangan bendera dari Partai Nasdem," kata Jurani.

Ia menjelaskan, di posisi yang sudah mereka pasang dari SPBU Kairagi sampai depan transmart, bendera mereka dicabut dan diganti dengan bendera Nasdem. Padahal bendera mereka sudah memasang lebih dahulu. "Yang paling membuat kami kecewa, bendera kami ditaruh di tanah yang di sampingnya ada sampah-sampah, semua dicabut sampai di bawah," ujarnya.

"Setelah tim kami mengganti, eh, tiba-tiba datanglah seorang camat yang melarang kami untuk memasang bendera PSI karena mereka klaim bahwa mereka lebih dahulu. Padahal saksi ada 8 orang dan bukti foto pemasangan jam 2 pagi ada di kami. Sedangkan mereka memasang jam 4 pagi," tuturnya.

Ia menjelaskan, oknum camat itu dengan sikap marah-marah menyuruh tukang sapu untuk mencabut bendera PSI. Kemudian memaksa agar diganti dengan bendera Nasdem. "Adakah seorang camat boleh berpolitik? Bahkan dia menyebut dengan terang-terangan bahwa dia seorang camat!" pungkas Jurani.

Sementara dalam video yang viral di medsos, oknum ASN yang diduga Camat Mapanget, RH, sempat menyebut partai PSI, tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memasang bendera partai. Sementara partai Nasdem disebut ada pemberitahuan untuk memasang atribut bendera partai. Itu yang dijadikan alasan RH, sehingga bendera partai PSI yang telah terpasang lebih dahulu dicabut. (arfin tompodung)