Jalan menuju pemilihan umum (pemilu) 2019 mendekat. Agenda tahapan kampanye terbuka resmi bergulir. Seluruh elemen pengamanan di Sulawesi Utara (Sulut) pun menyatu. Target melahirkan suasana yang kondusif jadi tujuan.

Segenap unsur di Bumi Nyiur Melambai membanjiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Tahap Kampanye Terbuka dan Pemungutan Suara Pemilu 2019, di Lapangan Robert Wolter Monginsidi, Manado. Kegiatan yang berlangsung, Jumat (22/3) dihadiri langsung Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Apel yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang ini, dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Lapangan Robert Wolter Monginsidi, melibatkan sebanyak 3.000 personil, baik Polri, TNI dan segenap komponen pendukung lainnya. Sedangkan untuk kabupaten kota dilaksanakan di masing-masing daerah dipimpin Kapolres bersama Dandim.

Gubernur Olly mengatakan, pelaksanaan apel gelar pasukan semakin memperkuat sinergitas semua pihak terkait. Ini demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sulut.

"Sinergitas yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat kita tingkatkan terus sehingga pada saat pelaksanaan pesta demokrasi 2019 di Sulut betul-betul tentram, aman dan damai," kata Olly.

Menurutnya, suasana tentram, aman dan damai yang terpelihara hingga saat ini terbukti mampu membawa dampak positif. Utamanya bagi pembangunan daerah di berbagai bidang.

"Masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Perkembangan ekonomi Sulut bertumbuh terus, kemudahan berusaha dan mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga kita bisa bersama-sama membawa Sulut yang lebih hebat ke depan," ungkap Olly.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto saat membacakan amanat Menkopolhukam RI mengatakan, Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional. Itu terkait apakah Bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.

“Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan,” kata Sigid. (sonny dinar)