LAPORAN : ARFIN TOMPUDUNG

Aroma tak sedap berhembus dari aktivitas Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Manado. Kabar adanya pungutan secara paksa di sekolah tersebut jadi penyebab. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) beri sorotan.

Reaksi kritis dilayangkan Anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk. Dirinya meminta agar Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, mengambil tindakan tegas pada Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 4 Manado. Bahkan menurutnya, pimpinan sekolah dimaksud harus diganti. "Ibu Kadis harus tegas. Yang begini harus dipangkas, mau siapa kek cantolannya mau siapa kek orangnya. Jangan berlindung di balik peraturan gubernur, pergub, karena pergub tidak mengatur seperti itu," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dikda Sulut.

Ia mengatakan, sumbangan pendidikan tidak bisa dipungut setiap bulan dan ditetapkan besarannya. Apalagi sampai berdampak pada siswa hingga tidak bisa ikut ujian. Apalagi sampai tidak bisa mengambil ijazah.

"Kalau memang seperti itu prakteknya, apapun alasannya kepala sekolah ini kurang ajar dia berkamuflase dengan mengatakan ini bukan perintah dia tapi atas dasar kesepakatan bersama dengan orangtua kemudian berlindung di balik peraturan gubernur," tegasnya.

Bagi Tuuk, amanat dari pergub tidak seperti itu. Tidak bisa kemudian mengorbankan siswa. Kalau sumbangan berarti tidak bisa dipaksa. "Amanat dari pergub tidak seperti itu, namanya sumbangan ya sumbangan. Menurut saya hal-hal seperti itu yang membuat kualitas pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kita turun," tegasnya.

Menanggapi rekomendasi dari Julius Jems Tuuk, Kadis Dikda Sulut, Grace Punuh berjanji akan merespon dengan memberikan tindakan tegas pada oknum Kepsek tersebut. "Terkait rekomendasi dari Pak Jems Tuuk Kami akan segera melakukan tindakan tegas pada Kepsek SMAN 4," ujar Kadis dr Grace Punuh tegas.

Diketahui, belum lama ini sempat heboh terkait dengan foto kartu sumbangan pendidikan di SMAN 4 Manado yang mana dalam keterangannya mencantumkan nilai daftar sumbangan. Sekaligus dengan waktu dan tanggal pembayarannya yang sudah ditetapkan selama satu tahun. Sejumlah tanggapan pun dilontarkan masyarakat terkait postingan itu, dan sebagian besar masyarakat juga tidak setuju dengan itu. (*)