Gerak penanganan kesehatan dan peningkatan infrastruktur di Sulawesi Utara (Sulut) jadi program kerja prioritas Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) tahun ini. Indikator itu nampak dalam alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sulut, dimana anggaran untuk dua pos tersebut mendominasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Jenny Karouw mengatakan dana pinjaman PEN tersebut dipergunakan dalam beberapa pos. Yang intinya untuk perputaran ekonomi di daerah.

“Memang itu (dana PEN, red) pertama diperuntukan penanganan kesehatan. Makanya ada banyak dibuat untuk melengkapi keperluan infrastruktur penanganan kesehatan. Jadi ada peralatan disiapkan di rumah sakit. Ada lab termasuk pembangunan fisik,” kata Karouw, Rabu (1/9).

Pembangunan sarana dan prasarana di sektor kesehatan tersebut dilakukan sebab Gubernur Olly memang mendorong Sulut sebagai pusat pelayanan kesehatan di Indonesia Timur. “Pak gubernur ingin pelayanan seperti di Penang. Pastinya secara representatif. Bukan hanya di Kota Manado tapi di kabupaten/kota juga. Pelayanan lebih secara profesional,” terangnya.

Selain itu, dana pinjaman PEN ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan. “Ini dibuat untuk membuka pusat-pusat ekonomi di daerah termasuk pusat produktif agar arus barang dan jasa semakin lancar,” jelasnya.

Diterangkannya, dengan lancarnya proses  pendistribusian baik barang maupun barang, maka berdampak pada inflasi di daerah. “Kan inflasi untuk Sulut dinilai di Kota Manado dan satunya lagi di Kota Kotamobagu. Nah, kalau diperhatikan di Manado inflasi di Kotamobagu deflasi. Kalau begini ada data kontradiktif. Berarti terjadi masalah arus barang dan jasa tak lancar,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sasaran lainnya menggunakan dana PEN tersebut untuk pengerjaan bersifat padat karya. “Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Supaya dapat menyerap masyarakat sekitar termasuk yang sedang menganggur,” terang mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut ini.

Karouw juga menambahkan dalam pinjaman PEN akan digunakan untuk pengadaan lampu di jalan-jalan strategis. Serta tak ketinggalan dana itu dipergunakan untuk pembangunan di sektor pendidikan.

“Semuanya dipergunakan tepat sasaran. Jadi, dimasukan untuk pergerakan ekonomi di daerah. Biar PPKM, pandemi tapi ada perputaran ekonomi. Karena uang yang berputar menunjukan adanya aktivitas ekonomi bahwa provinsi ini tidak diam ada aktivitas pembangunan,” pungkasnya.

Adapun Pemprov Sulut dipercayakan mengelola dana sebesar Rp552 miliar untuk tahun 2021 ini. Dana tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah pusat terkait dengan dan PEN. Ini adalah yang kedua kalinya. Tahun 2020 silam, Pemprov Sulut telah menerima dana PEN sebesar Rp723 miliar. Dana ini diketahui bersifat pinjaman, artinya akan dikembalikan dengan waktu pengembaliannya selama delapan tahun.(sonny dinar)