SIKAP kritis menyembul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Penerapan sistem baru untuk menjadi penerima bantuan disorot. Prosesnya dinilai terlalu rumit.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR), Julius Jems Tuuk. Ia mengatakan, dalam menyalurkan bantuan pemerintah memberikan syarat. Seperti penyaluran pupuk dari Kementerian Pertanian syarat menurut dia sangat bagus. Namun, ada masalahnya. Kondisi riil di lapangan tidak bisa memenuhi itu. "Untuk mendapatkan bantuan pertanian harus ada KTP yang pekerjaannya tertera petani. Yang kedua harus ada Kartu Petani dan ketiga RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani)," jelas Tuuk, Senin (19/4).

Menurutnya, sistem ini bagus. Hanya saja belum tepat dilaksanakan dengan kondisi sekarang ini. Misalnya, ada yang benar-benar petani namun KTP-nya tertera pekerjaan wiraswasta. Hanya karena tidak ingin malu saja pekerjaannya petani.

“Pemerintah buat ini supaya pupuk tidak hilang dan dimonopoli kelompok tertentu. Tapi sistem sebagus apapun bisa dimanfaatkan. Kalau sistem seperti ini kemudian petani tidak bisa mengakses bantuan untuk apa sistem ini. Tujuan sistem mempermudah akses petani memiliki bantuan pertanian,” tandasnya.

Selanjutnya, untuk membuat Kartu Tani, KTP harus tertera juga petani. Sementara salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah Kartu Tani. "Begitu juga syarat untuk RDKK, berarti harus ada kelompok tani dan ini harus terdaftar di website kementerian. Dibuktikan dengan sertifikat. sistim ini membuat petani tdiak dapat apa-apa," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Lanjut Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, sosialisasi dari pemerintah sangat kurang. Sebagian besar tidak dipublikasikan kepada masyarakat. "Dalam reses terungkap provinsi dan kabupaten kota tidak melakukan sosialisasi bahkan tidak melakukan sosialisasi. Memang juga diharapkan agar petani jangan dibuat manja semuanya musti ditanggung pemerintah," tuturnya.(arfin tompodung)