Airmadidi, MS

Keluh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Minut) kembali menyembul. Lahan garapan pertanian mereka yang kans dikuasai perusahaan tambang jadi penyebab. Pemerintah pun didesak ambil langkah proteksi. Problem ini mencuat dalam reses I tahun 2021, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Hendry Walukow.

Lahan tersebut berada di Desa Paslaten, Desa Lumpias dan Pinilih yang adalah wilayah pertanian masyarakat. Hanya saja karena mengandung emas makanya masyarakat mau menggarapnya namun terkendala karena statusnya masuk kontrak karya wilayah penelitian perusahaan.

"Padahal status masih tanah pasini atau tanah milik masyarakat. Itu ada di wilayah 3 desa yakni Desa Paslaten, Desa Lumpias dan Pinilih," ungkap Walukow.

"Kalau yang di Tatelu sudah ada izin pertambangan rakyat dan sementara dikerjakan masyarakat tapi ada rencana mau dibeli PT MSM (PT Meares Soputan Mining) dan TTN (Tambang Tondano Nusajaya)," sambung wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

Aspirasi masyarakat pertambangan diungkapkan Walukouw, mereka membutuhkan support dan dukungan pemerintah terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR). “Support dan dukungan pemerintah terhadap IPR KSU Batu Emas Tatelu yang dimohon izinnya diperpanjang serta proteksi pemerintah terhadap lahan yang digarap masyarakat yang rencana akan dibeli oleh PT MSM TTN,” ungkapnya.

Selain itu dikatakan Walukouw, dari pelaksanaan reses tersebut aspirasi mengenai infrastruktur juga disampaikan. Didalamnya drainase jalan Sukur-Likupang dan drainase jalan Tatelu- Klabat yang merupakan domain pemerintah provinsi. "Jalan lorong dan produksi hasil pertanian yang dialokasikan lewat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Minut,” ujar Walukouw.

Menindaklanjuti aspirasi dari para warga tersebut, Personil Komisi I DPRD Sulut ini mengatakan, akan memperjuangkan dengan berkoordinasi. Sekaligus memilah mana yang menjadi domain provinsi dan mana yang menjadi domain kabupaten. (arfin tompodung)