-Terkait Aksi Penolakan Renovasi Gereja di Karimun dan Ijin Masjid di Minut

-Menko Polhukam dan Kapolri Diperintahkan Turun Tangan

Jakarta, MS

Aksi intoleran kembali terjadi di Bumi Pertiwi Nusantara. Kali ini, menimpa umat Katolik di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Renovasi Gereja Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, ditolak sekelompok warga yang mengatas-namakan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB).

Tak hanya itu, FUIB juga menolak Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap gereja yang telah berdiri sejak tahun 1928 dan diresmikan pada tahun 1935 tersebut.

Kasus penolakan renovasi satu-satunya Gereja Katolik di Karimun yang gaduh di publik itu menyita perhatian  serius Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk  turun tangan.

Jokowi juga sempat menyoroti kinerja pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus penolakan renovasi Gereja Katolik di Karimun. Termasuk masalah perijinan pendirian Masjid di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

"Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara," lugas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2) kemarin.

"Harus dirampungkan. Karena preseden yang tidak baik bisa menjalar ke daerah lain," tegasnya lagi.

Jokowi menegaskan konstitusi menjamin kebebasan warga memeluk agama. Untuk itu, Jokowi juga meminta Idham dan Mahfud menindak kelompok atau masyarakat yang intoleran.

"Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi ada," tegas Jokowi.

Diketahui, keributan sempat terjadi di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Tanjung Balai Karimun, Karimun, Kepulauan Riau. Keributan itu dipicu oleh kesalahpahaman. Ada pihak masyarakat yang menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan.

"Tadi kan ada kegiatan dari salah satu orang panitia gereja yang berniat mau membongkar seng bekas olahan dekat gereja situ sehingga itu dianggap mau melakukan pembangunan, sehingga masyarakat yang kontra memprotes, teriak-teriak gitulah. Tidak ada kekerasan, tidak ada perusakan. Meminta supaya kegiatan dihentikan dulu sama-sama menghormati hasil kesepakatan itu," jelas Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto saat dihubungi, Kamis (6/2) lalu.

Sementara itu, Aliansi Peduli Karimun (APK) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang atas izin renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan karena mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi.

ORMAS KATOLIK HARAP RENOVASI TETAP JALAN

Ormas Katolik Vox Point Indonesia (VPI) berharap Menteri Agama (Menag), Fachrul Rozi juga turun tangan terkait penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Karimun, Kepulauan Riau. Mereka berharap agar renovasi gereja itu terus berjalan.

"Kami sudah memiliki IMB tetapi ternyata ada gerakan yang mengatakan dari forum umat Islam bersatu yang menginginkan ada relokasi. Hal itu tentunya bagi kita, kita kan ingin negara adalah negara yang Pancasila, negara hukum semuanya kan berdasarkan hukum," ujar Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo Budhisejati di Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Handoyo juga meminta agar Menteri Agama Fachrul Razi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Handoyo menyatakan ukuran bangunan Gereja sudah sesuaikan dengan dengan permintaan.

"Kita ingin sebetulnya menghadap ke Pak Menteri (Agama) untuk mengatakan mari Pak kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini yaitu dengan meminta apa yang sudah dirintis oleh gereja padahal sudah banyak sekali," ungkapnya.

Handoyo mengungkapkan pihaknya telah menyesuaikan ukuran dan ketinggian bangunan. Handoyo menyebut patung Bunda Maria tidak dipasang di depan Gereja.

"Jadi mari kita dudukkan secara proporsional. Yang penting adalah bahwa renovasi ini harusnya tetap berjalan. Bahwa tidak sebesar yang semula, ok kita sesuaikan. Tidak setinggi semula kita sesuaikan. Menjadi trade mark Gereja Katolik itu punya patung Bunda Maria dan sebagainya kita masukkan itu ke belakang, tidak ada di depan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Handoyo mengatakan IMB Gereja Katolik Paroki Santo Joseph yang sudah terbit itu sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun dia berharap pembangunan tetap dijalankan.

"IMB sudah keluar, kita sudah dapat dari dinas. Sekarang sedang di PTUN kan sama aliansi. Tapi bagaimanapun secara hukum karena IMB kita harus terus berjalan. Bahwa ada yang keberatan silakan dan itu sedang berjalan di pengadilan kita tunggu," tegas Handoyo.

Handoyo berharap kepada semua pihak yang menyoalkan renovasi gereja itu agar duduk bersama. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Artinya kita sudah mau berkompromi, bertoleransi juga. Tapi kita memohon juga agar ini ayolah kita berjalan bersama. Apa yang menjadi masalah ini kita bicara. Kementerian Agama bisa turun tangan," tandasnya.

POLEMIK ‘MUSALA’ DI MINUT BERAKHIR

Balai Pertemuan Umum (BPU) Al Hidayah di Perumahan Agape Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, yang dijadikan musala bagi umat Muslim, sudah bisa digunakan lagi untuk beribadah. ‘Musala’ yang sempat dirusak sekelompok warga karena belum berizin rumah ibadah, kini telah diperbaiki.

Para oknum perusak telah diamankan aparat kepolisian. Sedikitnya ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk dalangnya.  

Tak hanya itu, rekomendasi untuk pembangunan Masjid Al Hidayah di Perum Agape, Desa Tumaluntung, Minut telah dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minut.

Bupati Minut, Vonnie Anneke Panambunan juga telah menegaskan siap mengeluarkan ijin, bila sudah ada rekomendasi dari Kemenag Minut dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Minut serta melengkapi administrasi lainnya, seperti status tanah serta sertifikat tanah.

“Sudah ada kesepakatan. Yang urus surat-suratnya Ketua MUI. Saya tinggal menunggu nanti. Kalau sudah ada, saya teken,” ujar VAP kepada kepada wartawan belum lama ini.

Peristiwa yang menyita perhatian publik itu, juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Ia mengecam keras aksi perusakan Balai Pertemuan yang dijadikan rumah ibadah bagi umat Islam itu.

“Saya telah minta Pak Kapolda untuk menangkap semua yang ingin memicu konflik di Sulut serta  merusak persatuan daerah kita,” ujar Gubernur Olly Dondokambey belum lama ini.

Dikatakan Olly, semua masyarakat memiliki hak untuk beribadah dan beragama. “Sulut adalah laboratorium kerukunan. Kita menjadi contoh di tingkat nasional. Yang salah ditangkap. Salah satu contoh di Agape ini, pada malam kejadian, pagi harinya langsung ada penindakan,” ujarnya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita jaga terus kerukunan. Karena kita ketahui bahwa Torang Samua Basudara, Torang Samua Ciptaan Tuhan,” imbuhnya..  

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi ikut angkat suara. Menurutnya, balai pertemuan yang dijadikan musala di Minahasa Utara yang sebelumnya dirusak sudah bisa digunakan kembali untuk salat. Fachrul mengatakan sudah ada deklarasi damai dan permitaan maaf dari warga.

"Tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat, semua turun tangan mengatasi keadaan. Hari ini dan kemarin sudah ada kesepakatan atau deklarasi damai. Mereka semua minta maaf, berjanji dan betul-betul tidak akan terulang lagi. Musala sudah diperbaiki, dapat dipakai untuk salat," kata Fachrul baru-baru ini.

Lanjut Fachrul izin pembangunan masjid akan segera diproses dan sudah mendapat persetujuan serta izin dari Bupati Minahasa Utara. Jajaran pemerintah daerah setempat disebut Fachrul juga siap membantu.

Ia pun mengapresiasi aparat, Pemda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, adat dan masyarakat di Sulawesi Utara dalam menyikapi kejadian perusakan tersebut. Menurutnya, semua pihak telah menyikapi kejadian itu dengan tulus, tidak emosional, dan tidak destruktif.

"Ini menunjukkan kerukunan beragama kita yang luar biasa. Ini juga menunjukkan betapa toleransi dan kerukunan sebagai amanah dari Tuhan telah tertanam di jiwa kita semua sebagai ketaatan dan ketakwaan kita kepada-Nya, dan kecintaan kita pada bangsa dan negara," pungkasnya.(dtc/tim ms)