Jakarta, MS

Tensi politik Tanah Air kembali normal. Perang dingin di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sempat tersaji antara kubu Joko Widodo - Ma’ruf Amin dan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, usai. Sinyal penyatuan pun menguat. Kabar yang berhembus soal bergabungnya sederet partai politik (parpol) pendukung 02 ke kabinet Jokowi mengencang. Tetanyar, era pemerintahan lima tahun kedepan diprediksi minim oposisi.

Sejumlah parpol yang semula dikenal sebagai oposisi kubu pendukung Prabowo-Sandiaga kini membuka peluang untuk bergabung bersama kelompok pemenang Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf. Sudut oposisi tak lagi seksi.

Indikator itu kembali terlihat di sela Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan presiden dan wapres terpilih di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6). Jokowi-Ma’ruf ditetapkan sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.

Salah satu peserta pleno adalah perwakilan dari kubu Prabowo Subianto yang kalah di Pilpres 2019. Jokowi menyempatkan diri bersalaman dengan perwakilan Prabowo di ruang pleno.

Tampak Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan mengenalkan rekan-rekannya di kubu Prabowo pada Jokowi. Jokowi tampak tersenyum sambil bersalaman. Begitu pula dengan kubu Prabowo.

Namun Jokowi sendiri masih enggan berspekulasi mengenai adanya parpol dari koalisi Prabowo  yang merapat. Dia saat ini masih harus berbicara dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK), yang mengusungnya di Pilpres 2019.

"Iya masih, masih perlu waktu. Karena saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam, yaitu Koalisi Indonesia Kerja," kata Jokowi usai pleno penetapan.

Parpol yang mengusung Prabowo di Pilpres 2019 adalah Gerindra, PKS, Partai Berkarya, PAN, dan Partai Demokrat (PD). Dua parpol terakhir beberapa kali diisukan merapat ke koalisi Jokowi pada periode 2019-2024.

Isu sejumlah parpol pendukung Prabowo merapat pun diembuskan di tengah upaya rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo seusai Pilpres 2019.

Terlepas dari hal tersebut, Jokowi membuka peluang setiap pihak untuk bersama-sama memajukan bangsa. Ajakan ini juga ia serukan kepada Prabowo saat berpidato seusai pleno KPU.

"Tapi seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita akan buka siapa pun sama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini," ujar Jokowi.

Diketahui, partai pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres yaini Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan parpol-parpol lainnya. Sedangkan partai pendukung Jokowi-Ma’ruf ada PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PKB, dan parpol-parpol lainnya.

PDIP BUKA LEBAR PINTU KOALISI

Kubu PDIP selaku parpol pendukung utama Jokowi-Ma’ruf terus membuka peluang bergabungnya parpol-parpol lain. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut jika koalisi yang sehat itu dibentuk sebelum Pemilu Presiden.

"Kita merangkul dalam konteks berbagai persoalan di masa lalu itu sudah selesai kita saat bergandengan tangan karena Pemilu hanya alat untuk mencari pemimpin, dan Jokowi-Ma’ruf menegaskan menjadi presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya," kata Hasto.

Belum ada kepastian soal parpol mana saja yang akan bergabung. Namun kubu Moncong Putih menegaskan Indonesia tak mengenal oposisi.

"Jadi tidak ada istilah oposisi dalam konstitusi kita, yang ada adalah semangat bekerja sama membangun negeri untuk kemajuan Indonesia Raya kita," ujarnya lagi.

Dia menjelaskan koalisi hanya dibangun berkaitan dengan pilpres. Begitu pilpres selesai, koalisi sudah selesai. Tugas semua pihak adalah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kelak.

PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak yang mendukung Jokowi-Ma’ruf membuka pintu bagi semua pihak untuk bergotong royong membangun Indonesia. Parpol-parpol di luar pemerintahan pun disebutnya bukan oposisi karena masih berembuk bersama dengan partai pendukung pemerintah.

"Jadi dalam banyak hal ketika ada partai memilih berada di luar pemerintahan pun ketika kita di DPR kita duduk bersama bermusyawarah bersama," kata Hasto.

Meski kini sudah banyak parpol yang sejak awal mendukung Jokowi-Ma’ruf, PDIP masih ingin mengajak semua pihak bersatu. Jokowi-Ma’ruf nantinya menjadi presiden dan wakil presiden untuk semua pihak, bukan hanya partai pendukung dalam Pilpres 2019.

"Ya kita merangkul semuanya untuk Indonesia. Indonesia dibangun dengan semangat persatuan, semangat untuk membangun bangsa ini agar punya tanggung jawab di dalam mewujudkan persaudaraan dunia sekalipun," kata Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengakui keberadaan oposisi diperlukan dalam demokrasi. Namun Hasto hanya tak mau menyebut itu dengan istilah ‘oposisi’ melainkan ‘pihak di luar pemerintahan’. "Mereka yang berada di luar pemerintahan maupun penyeimbang diperlukan dalam sehatnya demokrasi," kata Hasto.

PENTINGNYA OPOSISI UNTUK PEMERINTAHAN

Sejumlah parpol yang semula dikenal sebagai oposisi kubu pendukung Prabowo kini membuka peluang untuk bergabung bersama kelompok pemenang Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf. Kondisi ini di sisi lain memantik kekhawatiran sebagian pihak.

Direktur Presidential Studies-DECODE UGM Nyarwi Ahmad menilai, lemahnya oposisi bisa berakibat tidak baik bagi pemerintahan Jokowi, tak baik pula bagi demokrasi.

"Kalau melihat gejala yang ada saat ini, oposisi sepi peminat," kata pakar lulusan UGM yang menyabet gelar doktoral dari Bournemouth University ini.

Dia mengamati perjalanan politik nasional, oposisi di Indonesia memang cenderung sepi peminat sejak awal reformasi. Hanya sedikit parpol yang mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Ini karena budaya oposisi tidak berkembang dengan baik di sistem demokrasi Indonesia.

"Oposisi juga sering dilabeli dengan stigma negatif, seperti melawan pemerintah, bahkan disebut juga makar. Akibatnya, budaya oposisi tidak berkembang baik," kata Nyarwi.

Kalaupun ada parpol yang dikenal bersikap oposisi, Nyarwi menilai itu karena semacam kecelakaan politik atau takdir politik, konretnya: gagal menjadi juara di pilpres dan tidak mendapat teman di pemerintahan. Nyarwi menyalahkan kerdilnya tradisi oposisi tulen pada elite-elite parpol di Indonesia.

"Rezim politik pemerintahan dalam sistem demokrasi tanpa oposisi... itu sangat mengkhawatirkan," ujar Nyarwi resah.

Dia menjelaskan oposisi tetap diperlukan dalam sistem demokrasi apa pun, baik untuk sistem presidensial seperti Indonesia maupun parlementer seperti di negara lain.

Oposisi punya tiga manfaat. Pertama, menjadi saluran pelampiasan gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bila ketidakpuasan terhadap pemerintah tak menemukan salurannya, hasrat perlawanan itu bisa tertumpah di jalanan yang rentan diwarnai aksi kekerasan.

Manfaat kedua dari eksistensi oposisi adalah sebagai pemberi kritik maupun pandangan alternatif terkait kebijakan pemerintah. Tanpa oposisi yang sehat dan kuat, pemerintah bisa terjebak pada cara-cara otoriter dalam mengelola kekuasaannya.

"Untuk menghindari kekuasaan absolut, dibutuhkan peran oposisi sebagai alat kontrol dan penuntut transparansi," tandasnya.

Soal potensi Jokowi bakal memerintah dengan oposisi yang lesu darah, Nyarwi melihat ada sisi positif dan negatifnya. Jokowi tentu tak akan terganggu oleh riak-riak politik di parlemen maupun nonparlemen ketika menjalankan kebijakannya. (dtc)