Manado, MS

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat bersama mitra kerjanya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut. Pembahasan terkait dengan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Senin (4/9/2023). 

Anggota Komisi I DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) saat menjelaskan hasil rapat tersebut, menyampaikan banyak selamat buat komisioner KPU dan Bawaslu Sulut yang terpilih dan belum lama dilantik. "Ketika itu Ketua KPU dan Bawaslu Sulut memaparkan terkait kesiapan mereka. Selain itu, sudah mengusulkan ke pemerintah provinsi anggarannya tapi sampai Senin 4 September 2023 belum ada kata sepakat," ungkap Herol, menjelaskan hasil pembahasan tersebut kepada media ini, Rabu (6/9/2023).

Ia menyampaikan, dalam diskusi tersebut, dirinya dan teman-teman anggota dewan mendorong, mengkaji, menghitung kembali anggaran yang dibutuhkan dalam program dan kegiatan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahu 2024. "Jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil anggarannya yang dihibahkan pemerintah provinsi," ujar Herol. 

Menurut Herol, dana hibah yang akan diberikan ke Pemerintah Provinsi Sulut ke KPU dan Bawaslu tentunya juga akan dibahas dan disetujui bersama pihak eksekutif dan legislatif. Itu sesuai tugas dan wewenang mereka mengawasi penggunaannya. "Ada beberapa poin yang saya sampaikan tapi ada satu poin menurut saya perlu digaris-bawahi

terkait pelibatan Komisi I dalam program dan kegiatan sosialisasi ke masyarakat terkait Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang sudah di depan mata menghitung hari," kata politisi Partai Gerindra ini. 

Ia menjelaskan pula, pihak Komisi I dalam kesempatan itu juga mendorong independensinya KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. "Tentunya  sampai ke tingkat kecamatan dan desa.  Jangan ada oknum yang mengurangkan suara dan menambahkan ke kontestan yang lain, juga peran optimal Bawaslu Sulut dalam penindakan jika ada oknum ASN, TNI, Polri, Camat, Hukum Tua atau Kepala Desa, Ketua BPD dan kepala lingkungan jika terlibat dalam politik praktis," tuturnya. 

Dirinya berdoa dan berharap Pemilu dan pilkada tahu 2024 bisa berjalan Aman, jujur dan adil. "Semoga diskusi pada hari  Senin 4 September 2023 bisa memberikan dampak positif buat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahu  2024," ucap HVK dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Raski Mokodompit bersama anggota Herol Vresly Kaawoan, Melky pangemanan, Fabian Kaloh dan Hilman Idrus yang dihadiri Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh didampingi komisioner, sekretaris dan jajaran kedua lembaga ini. (arfin tompodung)