Manado, MS - Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Usulan Pengangkatan Pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Golkar banjir interupsi. Sejumlah legislator peserta rapat ramai melayangkan pendapat. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Sulut, Fabian Kaloh. 

Dalam rapat paripurna Senin (8/5), di ruang Paripurna DPRD Sulut anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fabian Kaloh mengatakan, sebagaimana dibacakan bahwa pergantian ini harus dari partai yang sama dan berikutnya harus dua pertiga maka dirinya meminta untuk mengecek lagi hal tersebut apakah sudah terpenuhi. Jangan sampai juga dari pihak anggota Fraksi Golkar tidak lengkap.

"Pertanyaannya, kalau pun kita semua korum apakah dari Fraksi Partai Golkar cukup, karena itu musti ditanyakan. Jangan-jangan masih ada kurang dari Partai Golkar, cek terus satu persatu apakah lengkap dari fraksi Partai Golkar. Kami dari luar fraksi datang. Jadi, kongkritnya bahwa sebelum ketua ketuk, cek dulu kalau ada anggota fraksi partai Golkar yang setuju, kecuali yang akan dilantik," kata Kaloh anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar, Craig N Runtuh mengatakan, untuk usul pergantian dan pengangkatan dihadiri dua pertiga. "Dan kalau Bapak Fabian Kaloh tadi menyampaikan persoalan Golkar tidak perlu masuk di peraturan internal partai Golkar. Kalau membuktikan kami ini setuju atau tidak setuju, kami hadir secara fisik di tempat ini," kata Runtu.

"Golkar ini hadir lengkap di sini dan paripurna ini menyampaikan bahwa dua pertiga yang sesuai amanat PP 12 yang diadopsi dalam tata tertib sudah setuju, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi," kuncinya. (arfin tompodung)