Ratahan, MS

Kenaikan angka stunting dirasakan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Kewaspadaan warga terhadap potensi timbulnya gangguan pertumbuhan pada anak itu, mesti digenjot. Pihak pemerintah kabupaten (pemkab) kini mengambil langkah pencegahan guna menekan kenaikan sekira satu persen dari 25 persen kasus di Bumi Patokan Esa.

Seluruh stakeholder pun dilibatkan dalam evaluasi pembangunan manusia yang diinisasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mitra, termasuk pihak berkompeten, Satgas Percepatan Penurunan Stunting Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam evaluasi di kantor Bappeda, Selasa (28/2), Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos AP MM menekankan, penanangan kasus Stunting di Mitra harus harus dilakukan secara bersama-sama. “Kita identifikasi setiap persoalan yang ada. Mencari solusi dalam penanganannya dengan melibatkan seluruh pihak. Ini adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya kasus Stunting. Sebab mereka (anak-anak) adalah generasi penerus yang perlu mendapatkan perhatian khusus,” ucap Lalandos sebelum membuka rapat evaluasi dimaksud.

Disatu sisi dia berharap, setiap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan harus terus dievaluasi . “Ini agar kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat penerapannya selain persoalan-persoalan yang ditemui untuk dicarikan solusinya,” tukas sekda.

Sementara, Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting Sulut Murphy Kuhu menjelaskan, penurunan Stunting adalah program prioritas Presiden Joko Widodo yang diaplikasian hingga ke desa-desa. untuk penurunan stunting.

Di Sulut sendiri secara umum mengalami penurunan sebanyak 1,1 persen dari 21,6 persen. Meski disatu sisi, ada beberapa kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus yakni Mitra sebesar 1 persen dari 25 persen, Bolaang Mongondow Timur menjadi yang terbesar yakni 35 persen menyusul Bitung dan Minahasa Utara.

“Nah, ini menjadi catatan khusus bersama sehingga kami dari satgas provinsi turun untuk mempercepat ini. Harus harus dilakukan rapat rutin dan intervensi khusus. Intervensi spesifik dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti pemberian asupan makanan, gizi dan vitamin. Selanjutnya ada intervensi sensitif (diluar Dinas Kesehatan) seperti dari dana desa, lingkungan hidup dan Dinas Pemukiman. Ini adalah hal-hal entitas yang sanagat memungkinkan untuk menurunkan angka stunting disampingi gizi yang diberikan,” jelasnya.

Murphy menerangkan, indikator kenaikan Stunting tergambar pada 64 indikator. “Semuanya sudah ada. Segmentasinya sudah ada, kemudian ada indikator audit kasus Stunting, termasuk administrasi yang harus dinilai seperti rumah layak huni, termasuk sanitasi dan lain-lain,” terangnya.

Dikatakannya, capaian penurunan kasus Stunting ditargetkan sebanyak 14 persen secara nasional. “Nah disini kita rutin melakukan safari ke daerah-daerah untuk menekan angka kasus guna mendukung target pemerintah secara nasional sebesar 14 persen di tahun 2024,” pungkas Murphy. (recky korompis)