Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak lain adalah untuk menopang kebutuhan rakyat. Namun apa jadinya jika ada program yang sangat dibutuhkan warga, lantas direncanakan dipangkas. Seperti yang disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar akhir pekan kemarin.

Kepada sejumlah wartawan dan masyarakat , di kediaman Bupati Landjar usai mengikuti sidang paripurna mengatakan kekesalannya ketika  dirinya bersama beberapa anggota DPRD sempat bersitegang sehingga pelaksanaan sidang sempat molor hampir satu jam dikarenakan beberapa anggota DPRD meminta kepada Bupati untuk memangkas anggaran untuk pembangunan 300 unit Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang merupakan hak rakyat sebagaimana yang telah diprogramkan untuk ditambahkan buat anggaran perjalanan dinas mereka.

“Yah kurang lebih 1 jam kita membahas tentang keinginan mereka para wakil rakyat yang berharap ada pemangkasan anggaran untuk RLTH dan dialihkan kepada rencana perjalanan dinas anggota Dewan,” ujarnya.

Lanjut dijelaskannya, permintaan beberapa anggota DPRD tersebut menurutnya sesungguhnya sangatlah disayangkan.

“Hari ini mereka tidak lagi memikirkan nasib rakyat, melainkan hanya memikirkan untuk menghambur-hamburkan uang perjalanan dinas dengan alasan study banding dan bimtek. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Sementara menurut Bupati, dalam 7 bulan berjalan di tahun anggaran 2018, para anggota DPRD telah menghabiskan uang perjalanan dinas sekitar kurang lebih 9 miliar, sementara pasca pelaksanaan sidang paripurna, anggota DPRD meminta agar Bupati Sehan Landjar dapat mengalokasikan anggaran perjalanan dinas sekitar kurang lebih 6,5 miliar. Permintaan anggota DPRD tersebut menurut Bupati dengan tegas ditolaknya karena sudah tidak masuk diakal, apa lagi mereka meminta program pembangunan 300 unit RTLH harus dipangkas.

”Jika mereka memaksa dan memboikot pelaksanaan sidang paripurna karena permintaan mereka

tidak disetujui, maka sudah pasti saya yang akan memimpin demo bagi DPRD,” tegas Bupati Sehan Landjar kesal. (Pusran Beeg)