SKPD Pemprov Diwarning, Realisasi Bantuan Jangan Karena Kedekatan

Manado, MS

Warning Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyasar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Instansi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diminta untuk jangan terlalu menerapkan birokrasi. Selain itu, realisasi bantuan diharap tidak diukur dari unsur kedekatan dengan kepala dinas.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022, Stella Runtuwene. Dirinya mempertanyakan, mekanisme ketika masyarakat memasukkan proposal untuk bantuan. "Bagaimana proses untuk merealisasikannya," tanya Runtuwene dalam rapat pembahasan LKPJ bersama Pemprov Sulut, Rabu (13/3), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

Disampaikannya, ada laporan ketika dirinya turun ke masyarakat. Di lapangan ada keluhan terkait sudah dua tahun proposal yang belum direalisasi. Padahal ada tanda terimanya tapi tidak pernah ada jawaban. "Masyarakat minta bantuan dalam bentuk ternak sudah dua tahun tidak ada jawaban sama sekali," ujarnya.

Maka dari ia menegaskan, agar SKPD Pemprov Sulut jangan terlalu banyak birokrasi dalam mengurus bantuan untuk masyarakat. Supaya rakyat lebih dipermudah. "Jadi dinas-dinas lain juga jangan terlalu ribet di birokrasi. Mestinya hal yang gampang justru menjadi ribet. Masyarakat tanya iyu kenapa sudah dua tahun kemudian tidak ada realisasi. Ini yang mengadu adalah warga Kelompok Tani Maranata Pinaling," ucapnya.

Ia menyarankan, agar pemberian bantuan perlu mengutamakan mereka yang memasukkan lebih dulu. Bukan mengukur dari unsur kedekatan dengan pejabat di dinas tersebut. "Jadi baiknya kita lihat dulu siapa yang lebih dahulu kase masuk. Jangan sampai ada yang baru datang karena dekat dengan kepala dinas dia yang lebih dulu. Semoga ini jangan terjadi di dinas-dinas yang lain," kuncinya. (arfin tompodung)

BAGIKAN BERITA INI

Berita Terkait

Komentar

Headline

Sponsors

Daerah

Sponsors

Minahasa

Manado